BALIKPAPAN – Di bawah bayang-bayang cerobong raksasa proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) senilai Rp 123 triliun, warga Balikpapan justru masih harus bergelut dengan realitas pahit berupa antrean BBM yang tak kunjung usai. Meski digadang-gadang sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional, kehadiran proyek raksasa ini belum menyentuh persoalan mendasar di halaman rumahnya sendiri. Pemandangan truk dan kendaraan pribadi yang mengular di SPBU sejak subuh hingga larut malam masih menjadi potret harian yang kontras dengan status Balikpapan sebagai Kota Minyak.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, memberikan penegasan penting terkait ekspektasi publik yang selama ini berkembang. Ia menjelaskan bahwa kapasitas produksi kilang yang meningkat pesat pasca-RDMP tidak serta-merta membuat keran BBM di Balikpapan mengucur lebih deras. Menurutnya, RDMP dirancang untuk skala ketahanan energi nasional secara luas, sehingga persoalan lokal saat ini sebenarnya bukan terletak pada urusan produksi, melainkan pada kuota distribusi yang sudah tidak mencukupi kebutuhan kota.
Fauzi menilai pemahaman publik perlu diluruskan karena keberadaan kilang besar tidak otomatis menjamin ketersediaan stok di daerah sekitar. Hal ini terjadi karena kebijakan distribusi dan penetapan kuota tetap berada di bawah kendali regulasi pusat yang saat ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan.
Persoalan menjadi semakin kompleks karena tidak semua SPBU di Balikpapan melayani penjualan Solar subsidi dan Pertalite. Akibat keterbatasan titik pelayanan ini, beban distribusi akhirnya menumpuk di SPBU tertentu, terutama yang berlokasi di jalur utama dan kawasan padat kendaraan. Kondisi tersebut memicu antrean panjang yang tidak terhindarkan bagi kendaraan niaga, angkutan umum, hingga masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi.
Ironisnya, di tengah lonjakan jumlah kendaraan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Balikpapan, kuota BBM yang diberikan masih mengacu pada data lama. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan riil ini menyebabkan stok di banyak SPBU seringkali habis jauh sebelum jadwal pengiriman berikutnya tiba. Alhasil, warga terpaksa harus berkeliling atau kembali mengantre berjam-jam hanya demi mendapatkan jatah bahan bakar di kota yang menjadi pusat pengolahan energi nasional tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria