BALIKPAPAN – Di tengah megahnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) senilai Rp 123 triliun yang berdiri kokoh di pesisir kota, masyarakat Balikpapan masih harus menelan pil pahit akibat antrean BBM yang tak kunjung terurai. Kondisi ini memicu langkah cepat dari otoritas setempat. Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota kini telah melakukan koordinasi intensif dengan Bagian Perekonomian Setda guna mencari jalan keluar atas ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi di daerah tersebut.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota Balikpapan secara resmi telah melayangkan permohonan penambahan kuota BBM kepada BP Migas. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa meskipun respons awal dari pihak BP Migas tergolong cepat, hasil nyata di lapangan masih nihil. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut hanya bisa diukur dari hilangnya antrean di SPBU, namun hingga saat ini warga masih harus mengantre berjam-jam, yang menandakan bahwa penambahan kuota belum benar-benar terealisasi atau terasa dampaknya oleh masyarakat luas.
Sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Balikpapan terpaksa menerapkan strategi darurat dengan melakukan pengaturan distribusi BBM berdasarkan tingkat keramaian wilayah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya kelumpuhan total di pusat kota akibat penumpukan kendaraan yang mengantre. Strategi ini mengatur agar pasokan Pertalite maupun Solar tidak terpusat di satu titik saja, melainkan disebar dengan perhitungan matang guna membagi beban kendaraan di berbagai kawasan.
Fauzi menjelaskan bahwa penyebaran distribusi ini merupakan siasat agar kemacetan parah di jantung kota bisa dihindari. Ia berpendapat bahwa jika seluruh pasokan ditumpuk di tengah kota, risikonya adalah kemacetan yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi secara lebih luas. Kendati demikian, ia menyadari bahwa langkah ini hanyalah solusi sementara yang belum sepenuhnya menjawab keresahan warga, terutama bagi para pekerja dan pelaku transportasi kecil yang setiap harinya bergantung pada BBM bersubsidi untuk menyambung hidup. (*)
Editor : Indra Zakaria