BALIKPAPAN – Belum usai persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang menguras energi dan waktu warga, kini kecemasan baru mulai menghantui masyarakat Kota Balikpapan. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, ketersediaan gas LPG 3 kilogram atau yang akrab disapa gas melon mulai menjadi perhatian serius karena kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan akibat lonjakan konsumsi rumah tangga.
Kondisi ini memicu respons cepat dari parlemen daerah. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin masyarakat jatuh ke dalam kepanikan akibat ketidakpastian stok energi di pasaran. Sebagai langkah antisipasi, Komisi II DPRD berencana memanggil kembali instansi terkait serta pihak Pertamina dalam pekan ini atau pekan depan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pasokan gas LPG tetap aman dan distribusi di tingkat pangkalan tidak mengalami kendala yang dapat memicu kelangkaan.
Langkah pengawasan ini dirasa krusial mengingat Balikpapan memiliki sejarah distribusi yang fluktuatif. Setelah sebelumnya warga dipaksa rela mengantre berjam-jam di SPBU demi mendapatkan Solar dan Pertalite, potensi hambatan distribusi gas LPG 3 kg akan menjadi beban ganda bagi masyarakat kecil. Terlebih lagi, peningkatan aktivitas memasak selama bulan puasa biasanya diikuti oleh tingginya permintaan pasar yang jika tidak diantisipasi dengan matang, akan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer.
Di sisi lain, persoalan ini kembali mempertajam sorotan publik terhadap eksistensi megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Bagi warga Balikpapan, keberadaan kilang raksasa dengan nilai investasi mencapai Rp 123 triliun itu seharusnya memberikan dampak psikologis dan riil berupa kemudahan akses energi. Harapan masyarakat sederhana: mereka ingin merasakan manfaat nyata dari kehadiran proyek strategis nasional tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kelancaran pasokan BBM dan gas. (*)
Editor : Indra Zakaria