PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Hujan deras yang mengguyur Kota Balikpapan pada Selasa (3/2/2026) kembali menyisakan persoalan klasik: Jalan MT Haryono terendam banjir. Fenomena berulang ini memicu reaksi keras dari gedung parlemen, mengingat proyek pengendalian banjir di kawasan tersebut telah menyedot anggaran daerah dalam skala besar, yakni mencapai ratusan miliar rupiah. DPRD Balikpapan kini mempertanyakan efektivitas pengerjaan drainase yang dinilai belum mampu memberikan solusi nyata bagi mobilitas warga.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek normalisasi di lapangan. Menurutnya, besarnya kucuran dana yang telah dialokasikan seharusnya berbanding lurus dengan pengurangan titik genangan. "Kalau setiap hujan masih tergenang, berarti ada yang perlu dibenahi. Anggarannya besar, tapi manfaatnya belum maksimal," ujar Budiono saat memberikan keterangan pada Kamis (5/2/2026).
Budiono menyoroti aspek teknis dan perencanaan yang menjadi domain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menilai, jika kajian hidrologi dan Detail Engineering Design (DED) yang disusun pemerintah mengklaim proyek tersebut efektif namun kenyataan di lapangan berkata sebaliknya, maka ada kegagalan dalam tahap perencanaan awal. DPRD mendesak agar Pemkot tidak hanya fokus pada pembenahan visual atau estetika kawasan, melainkan benar-benar memprioritaskan fungsi utama saluran air dalam menampung debit hujan.
Kritik ini mencerminkan keresahan warga yang merasa penanganan banjir di koridor utama MT Haryono hanya berjalan di tempat. Budiono mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat membutuhkan solusi konkret berupa jalan yang bebas dari luapan air, bukan sekadar penataan kawasan yang terlihat rapi namun fungsionalitas drainasenya tetap macet. Pendekatan pembangunan infrastruktur penunjang banjir diminta untuk ditinjau ulang agar tidak menjadi pemborosan anggaran tanpa hasil yang jelas.
DPRD Balikpapan kini mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan audit atau evaluasi komprehensif terhadap proyek pengendalian banjir ini. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan agar perlindungan jangka panjang bagi warga dapat terwujud, serta memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan dampak positif dalam mengentaskan masalah banjir yang terus menghantui jantung kota Balikpapan. (*)
Editor : Indra Zakaria