BALIKPAPAN — Program penanggulangan banjir di Kota Balikpapan kini tengah menghadapi tantangan serius akibat kebijakan pemangkasan anggaran. Keterbatasan dana yang tersedia membuat sejumlah rencana strategis untuk membebaskan Kota Beriman dari genangan air belum dapat dieksekusi secara maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, mengungkapkan bahwa total kebutuhan dana untuk menuntaskan persoalan banjir secara menyeluruh diproyeksikan mencapai Rp1,5 triliun. Anggaran jumbo tersebut sedianya bersumber dari APBD Kota Balikpapan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa dana yang tersedia saat ini baru mampu mengakomodasi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
Yusri menegaskan bahwa sisa 60 persen kekurangan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan proyek fisik di lapangan. Meski terbentur masalah finansial, ia memastikan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan tidak akan tinggal diam. Penanganan banjir tetap ditempatkan sebagai program prioritas karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Sebagai langkah taktis di tengah keterbatasan dana, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan akan memprioritaskan upaya teknis yang bersifat mendesak. Fokus utama saat ini adalah melakukan pelebaran drainase di titik-titik rawan serta pembersihan sedimen atau pengerukan lumpur yang menyumbat saluran air agar aliran tetap lancar.
Selain itu, pemerintah kota juga sedang melakukan kajian mendalam terkait rencana pelebaran sungai dan daerah aliran sungai (DAS). Kawasan Sungai Ampal menjadi salah satu fokus kajian utama karena perannya yang krusial dalam sistem drainase kota. Yusri berharap adanya kerja sama seluruh pihak untuk mencari solusi alternatif agar visi Balikpapan bebas banjir tetap berjalan optimal meski anggaran tengah mengalami penyesuaian. (*)
Editor : Indra Zakaria