PROKAL.CO- Fenomena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai memicu efek domino yang menyesakkan dapur warga di Kota Beriman. Di Balikpapan, harga LPG 3 kilogram atau yang akrab disapa gas melon kini mengalami fluktuasi liar yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Jika dalam kondisi normal warga bisa menebusnya dengan harga Rp19 ribu hingga Rp22 ribu di pangkalan resmi, kini pemandangan berbeda tersaji di tingkat pengecer.
Sejumlah warga di kawasan Karang Anyar mengeluhkan harga yang mulai merangkak naik ke angka Rp25 ribu hingga Rp30 ribu karena alasan biaya angkut tambahan. Kondisi geografis Balikpapan yang berbukit-bukit dan banyak memiliki permukiman dengan jalan sempit menjadi dalih para pengecer untuk menaikkan harga. Penggunaan gerobak, motor, hingga tenaga angkut manual membuat biaya distribusi membengkak yang akhirnya dibebankan langsung kepada konsumen akhir.
Kondisi kian mencekam ketika pasokan mulai tersendat. Di beberapa titik seperti Prapatan, Manggar, hingga Batu Ampar, warga melaporkan harga eceran bisa melonjak drastis hingga mencapai Rp40 ribu. Bahkan, di kawasan Batuah, harga gas melon sempat menyentuh angka fantastis Rp60 ribu per tabung saat terjadi kelangkaan. Panjangnya rantai distribusi dari pangkalan ke perantara satu hingga ke tangan konsumen membuat harga subsidi ini menjadi komoditas yang sangat mahal.
Imbasnya, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner kini berada di ujung tanduk. Sebagai komponen utama produksi, lonjakan harga gas langsung memangkas margin keuntungan mereka secara signifikan. Sebagian besar pedagang masih berupaya menahan harga jual makanan demi mempertahankan pelanggan, namun mereka mengakui bahwa penyesuaian harga hanyalah tinggal menunggu waktu jika tren ini terus berlanjut.
Menanggapi gejolak ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penegasan bahwa secara resmi pemerintah tidak menaikkan harga LPG 3 kilogram. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar gas bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah tetap menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian harga energi global. Namun, bagi warga Balikpapan yang harus mengantre sejak subuh, kepastian stok di pangkalan jauh lebih dinanti daripada sekadar pernyataan administratif. (*)
Editor : Indra Zakaria