SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, memberikan kritik tajam terhadap belum adanya kepastian nasib bagi para guru honorer di Kabupaten Berau. Mantan Bupati Berau dua periode ini menilai bahwa persoalan yang berlarut-larut tersebut berakar dari lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurutnya, ketidaksinkronan antarpejabat daerah ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan semangat kerja tenaga pendidik yang telah sekian lama mengabdi di Bumi Batiwakkal.
Makmur menegaskan bahwa masalah guru honorer bukanlah persoalan sepele yang bisa diabaikan begitu saja, karena menyangkut kualitas pendidikan di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Ia mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, pernah ada kebijakan nyata yang memberikan kepastian status dengan mengalihkan tenaga honorer ke jabatan fungsional. Ia sangat menyayangkan jika solusi teknis yang sudah pernah berhasil dijalankan tersebut justru tidak dimaksimalkan oleh jajaran pemerintah daerah saat ini.
Lebih lanjut, Makmur memperingatkan para kepala daerah agar tidak bersembunyi di balik alasan batasan kewenangan administratif. Baginya, setiap bupati maupun wali kota memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nasib para guru di wilayahnya masing-masing. Ia meminta pemerintah kabupaten menunjukkan keseriusan dan komitmen yang kuat, serta menyediakan data yang akurat agar solusi bersama dapat segera dirumuskan dengan pemerintah provinsi guna memberikan kepastian status yang jelas.
Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi sektor pendidikan menyatakan kesiapan untuk mendorong dan mengawal penyelesaian masalah ini hingga tuntas. Makmur berharap tidak ada lagi bahasa yang mengesampingkan kepentingan tenaga honorer, mengingat mereka adalah aset daerah yang krusial dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dengan koordinasi yang lebih terbuka dan aktif, ia meyakini status guru honorer yang selama ini menggantung dapat segera menemui titik terang demi kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur. (*)
Editor : Indra Zakaria