TANJUNG REDEB – Ambisi untuk menjadikan Pulau Derawan sebagai destinasi wisata kelas dunia kini terbentur tembok regulasi yang abu-abu. Meski minat investor lokal dan masyarakat untuk membangun sarana penunjang pariwisata sangat tinggi, ketidakjelasan aturan pembangunan di atas wilayah laut menjadi "rem darurat" yang menghambat pertumbuhan ekonomi di salah satu primadona Kabupaten Berau tersebut.
Situasi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengungkapkan bahwa banyak warga yang sebenarnya siap mengucurkan modal untuk membangun penginapan atau fasilitas pendukung lainnya. Namun, mereka kini berada dalam posisi "maju-mundur" karena tidak adanya payung hukum yang menjamin keamanan investasi mereka di wilayah perairan.
Titik krusial masalah ini terletak pada pergeseran kewenangan perizinan. Saat ini, otoritas pembangunan di wilayah laut ditarik ke tangan pemerintah pusat, yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Berau kehilangan taji untuk memberikan jaminan hukum langsung kepada warganya. Padahal, ketersediaan fasilitas yang representatif merupakan kunci utama untuk menjaga daya tarik wisatawan agar tidak berpaling ke destinasi lain.
"Kalau penginapan dan sarana pendukung tidak bisa berkembang karena aturan yang menggantung, tentu sektor pariwisata kita yang akan menanggung ruginya," ujar politisi PPP tersebut. Menurutnya, daya saing Derawan di kancah internasional bisa merosot jika infrastruktur penunjang stagnan hanya karena birokrasi yang belum sinkron antara pusat dan daerah.
Saga mendesak pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan agresif dalam menjemput bola ke Jakarta guna memperjelas mekanisme perizinan tersebut. Meski mendesak adanya kepastian hukum, ia tetap mengingatkan bahwa setiap pembangunan di atas laut wajib tunduk pada prinsip konservasi lingkungan demi menjaga ekosistem bawah laut Derawan yang unik. Baginya, pariwisata berbasis masyarakat hanya bisa bernapas panjang jika didukung oleh regulasi yang jelas, transparan, dan berkelanjutan. (*)
Editor : Indra Zakaria