PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Ketidakpastian pencairan dana dari pemerintah pusat mulai memengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan di Kabupaten Berau.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memilih menahan sementara proyek yang belum berjalan, untuk mengantisipasi risiko beban keuangan, sembari terus mengupayakan realisasi dana melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Dikatakan, pemerintah daerah masih menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar dana yang dibutuhkan dapat segera direalisasikan.
Baca Juga: Genjot Peningkatan PAD, Wabup Berau Gamalis Bidik Pasar Lobster dan Kerapu
Upaya koordinasi terus dilakukan agar ketersediaan anggaran dapat segera diketahui. Tentunya untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
Dirinya menerapkan kebijakan berbeda terhadap proyek yang sedang berjalan dan kegiatan yang belum dimulai.
Guna menyikapi keterlambatan anggaran tersebut, dirinya mengambil langkah tegas terkait proyek pembangunan daerah agar Pemkab tidak mengalami defisit atau terbelit utang.
“Untuk proyek daerah yang sudah terlanjur berjalan, lelang, dan sedang bekerja, akan tetap kita lanjutkan. Tapi kalau yang sudah lelang tapi belum mulai bekerja, kita pending dulu. Karena kami tidak mau berutang,” terangnya, belum lama ini.
Ditegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena berisiko menimbulkan kewajiban pembayaran yang membebani keuangan daerah.
Sri Juniarsih berharap, koordinasi dengan kementerian terkait dapat segera menghasilkan kepastian pencairan dana.
Baca Juga: Komitmen Genjot Ekonomi Warga, Diskominfo PPU Konsisten Wadahi Publikasi UMKM
Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menentukan kelanjutan program secara lebih terukur dan melaksanakan pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kepala UKPBJ Berau, Jimmy Arwi Siregar, menjelaskan, saat ini tidak ada paket yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 yang diproses lelang atau tender. Hal itu lantaran belum ada pengajuan dari OPD.
“Pun di APBD murni 2026 tidak ada lagi proyek yang masih dilelang. Semua sudah selesai lelang,” jelasnya.
Jimmy menegaskan, paket pekerjaan yang telah berkontrak tetap dilanjutkan sesuai arahan Bupati Berau. Sementara itu, untuk memastikan status pelaksanaan kegiatan, OPD terkait dapat dikonfirmasi melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) masing-masing perangkat daerah.
Kewenangan UKPBJ berada pada proses pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang. Adapun proses berkontrak selanjutnya menjadi kewenangan PPK di masing-masing perangkat daerah.
Baca Juga: Rayakan Halloween di IKN, Swissotel Nusantara Siapkan Haunted Garden
Kebijakan itu tidak hanya berdampak pada proyek pembangunan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelaksanaan kegiatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Masing-masing perangkat daerah perlu menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Salah satu kegiatan yang ikut terdampak ialah agenda Dinas Perikanan (Diskan) Berau. Kepala Diskan Berau, Abdul Majid, mengaku harus menunda sejumlah rencana kegiatan karena belum adanya kejelasan anggaran.
Salah satu agenda yang belum dapat dipastikan pelaksanaannya adalah Hari Ikan Nasional. Kegiatan tersebut direncanakan menjadi pengganti Irau Manutung Jukut, dengan konsep pembagian ikan gratis kepada keluarga yang membutuhkan.
“Kegiatan itu masih bergantung pada kepastian anggaran. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah agenda tersebut bisa direalisasikan sesuai rencana,” ucapnya. (adv/far)
Editor : Faroq Zamzami