SAMARINDA - Semakin tingginya kegiatan ekonomi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut memicu inflasi di komoditas pangan dan transportasi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, TPID Kaltim harus bekerja keras menjaga stabilitas inflasi khususnya terkait komoditas bahan pokok penting (bapokting) seperti cabai dan beras.
Saat ini, indeks harga konsumen (IHK) gabungan dua kota di Kaltim pada periode November 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (month to month/mtm), atau sebesar 3,30 persen (year on year/yoy) atau 3,06 persen (year to date/ytd). Namun, laju IHK Kaltim pada periode ini tercatat lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 0,38 persen (mtm).
“Saat ini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kaltim. Selain itu, ada transportasi yang menjadi penyumbang inflasi seiring tingginya mobilitas akibat proyek IKN,” jelasnya, Minggu (3/12).
Dia mengatakan, lima andil inflasi Kaltim adalah cabai rawit, angkutan udara, emas perhiasan, beras, dan kangkung. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya stok komoditas bahan pokok penting seperti cabai rawit dan beras serta untuk angkutan udara didorong berlanjutnya peningkatan tarif angkutan udara seiring kenaikan harga avtur.
Sementara itu, koreksi harga kacang panjang, ikan tongkol, ikan layang, dan udang basah serta penurunan harga bensin menjadi penyumbang deflasi pada periode November 2023. Guna menjaga stabilitas inflasi di Kaltim, Bank Indonesia melalui TPID se-Kalimantan Timur terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Untuk keterjangkauan harga, TPID Kaltim melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM), pada 7-11 November di Samarinda yang salah satunya berfokus pada bahan pokok penting (bapoting) seperti cabai dan beras.
Selanjutnya, kegiatan high level meeting (HLM) TPID juga akan dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang salah satunya berfokus pada pengelolaan BBM subsidi oleh Pertamina kepada masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan guna mengurangi antrean dan perlu ditambahkannya pasokan BBM subsidi, seiring tingginya kegiatan ekonomi di Kaltim. Hal tersebut, diharapkan bisa menekan potensi kenaikan inflasi di sektor transportasi.
“Ke depannya, TPID Kaltim akan terus berkolaborasi dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Melalui inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kaltim menuju masyarakat yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria