JAKARTA – Pemerintah bertekad terus menggenjot kinerja ekspor untuk memperbaiki neraca perdagangan nasional. Pasalnya pada periode Januari-November 2018, terjadi defisit USD 7,52 miliar atau setara Rp 109 triliun.
Jika dirinci, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor turun 3,28 persen secara year on year (yoy) atau per November 2018 mencapai USD 14,83 miliar. Sementara itu, nilai impor tercatat USD 16,88 miliar atau naik 11,68 persen.
"Kita tahu semua bahwa impor meningkat. Ekspor meningkat juga, tapi lebih lambat. Artinya satu tahun ini kita coba selesaikan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (8/1).
Oleh karena itu, Darmin berharap para pemangku kepentingan bisa terus memberikan masukan dan pandangan. Masukan itu diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan daya saing.
Dia meyakini, peningkatan daya saing ini juga akan memperbaiki kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan masuknya investor-investor dari luar. Hal itu, salah satunya dapat mendukung nilai ekspor dalam negeri dan menghilangkan ketergantungan terhadap impor.
"Kita tentu saja menghimpun berbagai pandangan, catatan dari stakeholder sehingga kita bisa menyikapi apa yang kita bisa rumuskan untuk meningkatkan daya saing. Tentu saja daya saing bisa jangka menengah dan panjang, tapi tidak kalah penting itu jangka pendek. Memang persoalan kita adalah dalam jangka pendek," tuturnya.
Untuk meningkatkan daya saing, tambah Darmin, saat ini pemerintah fokus dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur yang masif selama periode 2015-2019. Pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam bidang pendidikan.
"Karena kita enggak punya waktu lagi untuk membenahi (SDM) ini dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Kita harus lebih sistematis dalam soal (vokasi) ini sehingga kita akan kembangkan sistemnya," bebernya.
Bahkan, mantan gubernur Bank Indonesia ini menyebut masih rendahnya kualitas pendidikan di Tanah Air tecermin dari banyaknya jumlah pekerja lulusan SMP yang bekerja di Indonesia. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, 58,76 persen dari total pekerja Indonesia lulusan SMP. Sisanya, sebanyak 29,07 persen merupakan lulusan SMK dan SMA.
Secara lapangan pekerjaan, pada 2015, pemerintah mencatat jumlah lapangan pekerjaan baru yang berhasil tercipta sebanyak 2.886.288. Pada 2016, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2.448.916 dan 2017 sebanyak 2.669.469 dan pada November 2018 tercatat 1,9 juta lapangan pekerjaan. Bila dijumlah sejak 2015, maka sudah ada 9.904.673 lapangan pekerjaan baru hingga November tahun ini.
"58 persen orang yang bekerja di Indonesia pendidikannya paling tinggi SMP. Itu tidak memadai apalagi untuk daya saing. Oleh karena itu, kita harus ambil jalan pintas dengan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi," tuturnya.
Nantinya, lanjut Darmin, pemerintah akan fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sekolah menengah kejuruan (SMK). Sejumlah reformasi akan dilakukan baik dari sisi kurikulum, tenaga pengajar, peralatan hingga kerja sama dengan industri untuk pelatihan.
"Selain SMK tentu akan ada perguruan tinggi atau politeknik tapi ada juga yang levelnya lebih bawah, yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) dan ini semua rancangannya boleh dikatakan sudah tuntas. Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ini roadmap dari pelatihan dan pendidikan vokasi itu sudah akan dijelaskan diresmikan ke publik,” pungkasnya. (ndu2/k15)
Editor : wahyu-Wahyu KP