Prokal.co - SAMARINDA — Dengan jumlah penduduk muslim Kalimantan Timur yang mencapai 82,5 persen dari total populasi, tentu memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.
Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah.
“Menjadi pondasi yang kukuh bagi perkembangan ekonomi syariah, akan melajut pesat. Apalagi pertumbuhan PDRB Kaltim itu 6,22 persen year on year (yoy) pada 2023. Cukup tinggi dibanding provinsi lain,” beber Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Hardiyanto.
Dijelaskan jika tantangannya ada pada literasi masyarakat yang masih minim. Menjadi kendala utama. Potensi sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah juga diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut.
“Bank Indonesia merespons urgensi tersebut, berupaya turut berpartisipasi tingkatkan awareness masyarakat terkait peluang dan tantangan ekonomi syariah di Kaltim. Lewat Kaltim Halal Festival 2024 ini,” bebernya saat Seminar Ekonomi & Keuangan Syariah, Kamis (30/5).
Menjadi bagian peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan partisipasinya. Salah satu indikator perkembangan ekonomi syariah adalah jumlah produk halal. Itu juga yang saat ini sedang digencarkan pemerintah, terkait pula dengan Wajib Halal Oktober 2024.
Dia juga menyebut jika sektor keuangan syariah memiliki resiliansi yang baik saat pandemi. Tumbuh positif di saat ekonomi nasional sempat terkontraksi 5 persen. Namun perbankan syariah terus tumbuh.
Perkembangan keuangan syariah, mengacu pada sharia banking growth. Pertumbuhan dari sharia banking per tahun 2022 adalah 7,3 persen, meningkat 1 persen sari tahun sebelumnya. Namun demikian, meskipun mengalami pertumbuhan, hanya 10,87 persen dari penduduk Indonesia yang menggunakan keuangan syariah, sehingga menjadi tantangan dan peluang bagi industri perbankan syariah.
Menakar peluang dan tantangan pengembangan ekonomi syariah, sejak 2014 pemerintah daerah juga sudah membuat kebijakan terkait. Semakin disempurnakan pada 2020 dan sejak 2023 semakin masif lewat dibentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
“Pada 2014 itu mengenai penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis. Pada 2020 masuk ke pembentukan tim terpadu, termasuk di dalamnya ada dinas-dinas terkait seperti perindustrian hingga peternakan,” papar Iwan.
Dia menjelaskan jika hampir 50 persen perekonomian regional Kalimantan ada di Kalimantan Timur. Menjadi sentral ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga tentu harus menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah.
Beberapa langkah diakui Iwan sudah berjalan. Mulai dari memudahkan UMKM dalam prosesnya agar mendapat sertifikasi halal.
“Kami juga memberi hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kerjasama dengan masyarakat dari segi pendanaan untuk sertifikasi halal. Lalu menguatkan keuangan syariah, di sektor kehewanan untuk juru sembelih halal hingga pembinaan produksi halal dari segi kemasan agar higienis juga,” lanjut dia.
Mewujudkan ekosistem ekonomi syariah lewat KDEKS juga dijelaskan memiliki berbagai tugas. Yakni sebagai katalistator pengamanan ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian produk halal, industri keuangan syariah hingga perluasan kegiatan usaha syariah. “Penguatan hulu ke hilir sampai perluasan infrastuktur ekonomi syariah,” pungkasnya.
RADEN RORO MIRA
@rdnrrmr