BALIKPAPAN-Kuota penjualan rumah bersubsidi alias "Rumah Jokowi" bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kaltim sebanyak 166 ribu unit untuk tahun 2024, sudah ludes.
Padahal, masih banyak MBR yang berharap bisa punya hunian terjangkau, tapi sekarang menghadapi kenyataan pahit.
Tak cuma masyarakat, pengembang perumahan dipastikan juga kena imbas. Sebab, rumah dengan spesifikasi bersubsidi yang sudah dibangun berpotensi tak bisa dijual karena kuota penjualan rumah murah habis lebih dulu.
"Banyak rumah subsidi yang sekarang jadi terbengkalai tidak terjual karena kuota (penjualan) sudah habis. Ini bisa bikin pengembang rugi besar, bahkan ada yang terancam gulung tikar,” kata Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim Sunarti Aminullah, Sabtu (3/8/2024).
Sunarti melanjutkan, kondisi ini juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar yakni menjadi kurang aman. Efek lainnya nilai properti berpotensi turun.
Dia berharap pemerintah khusunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga perbankan untuk segera mengambil tindakan.
Seperti menambah kuota rumah subsidi. Apalagi, dengan pindahnya ibu kota, kebutuhan perumahan dipastikan semakin meningkat.
"Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat menjadi bom waktu yang berdampak luas, tidak hanya bagi pengembang tetapi juga masyarakat yang berjuang mendapatkan tempat tinggal layak," tuntas dia.
Editor : Indra Zakaria