TANJUNG SELOR – Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengawali tahun 2026 dengan catatan yang kurang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, nilai impor pada Januari 2026 mengalami penurunan tajam hingga 69,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan total nilai hanya mencapai USD 7,89 juta.
Melemahnya aktivitas impor ini menjadi indikator adanya kelesuan di sejumlah sektor utama, terutama pada hasil industri dan pertambangan yang selama ini menjadi penggerak mesin ekonomi di wilayah utara Kalimantan tersebut.
Kepala BPS Kaltara, Mustaqim, mengungkapkan bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada komoditas hasil industri yang merosot ke angka USD 7,47 juta atau terkoreksi sekitar 70,6 persen. Sektor pertambangan pun tidak luput dari tren negatif dengan penurunan nilai impor mencapai 84,68 persen. Secara struktur, aktivitas impor di Kaltara masih didominasi oleh komoditas nonmigas yang mencakup 95,25 persen dari total transaksi, sementara impor migas yang seluruhnya berasal dari Malaysia hanya menyumbang porsi kecil sebesar 4,75 persen.
Jika menilik perbandingan dari bulan ke bulan, kontraksi yang terjadi terasa jauh lebih dalam. Pada Desember 2025, nilai impor nonmigas Kaltara sempat menyentuh angka USD 71,57 juta, namun memasuki Januari 2026, angka tersebut anjlok drastis sebesar 89,5 persen. Penurunan tajam ini terlihat jelas pada golongan barang mesin dan perlengkapan elektrik yang nyaris terhenti dengan kemerosotan mencapai 99,38 persen, disusul oleh bahan bakar mineral yang juga turun signifikan. Saat ini, komoditas tembakau dan penggantinya justru menjadi penyumbang impor terbesar dengan kontribusi mencapai 66,45 persen dari total nilai yang masuk.
BPS menilai bahwa fluktuasi tajam ini sangat dipengaruhi oleh dinamika aktivitas industri dan proyek-proyek besar di Kaltara yang bersifat tidak rutin. Ketika proyek strategis atau aktivitas industri manufaktur mengalami penurunan intensitas, maka kebutuhan akan pasokan barang dari luar negeri seperti Singapura, Tiongkok, dan Vietnam pun ikut terkoreksi dalam. Kondisi ini memperlihatkan betapa ketergantungan ekonomi daerah terhadap kebutuhan proyek tertentu masih sangat tinggi, sehingga pergerakan impor cenderung tidak stabil dan sangat bergantung pada momentum investasi yang ada. (*)
Editor : Indra Zakaria