JAKARTA – Harapan akan kembalinya dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang sempat tertahan di zona konflik Selat Hormuz mulai menemui titik terang. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa Pemerintah Iran telah memberikan respons positif terhadap permintaan Indonesia untuk menjamin keamanan perlintasan kapal tersebut.
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa koordinasi intensif yang dilakukan bersama KBRI Teheran kini membuahkan hasil. Langkah-langkah teknis sedang dipersiapkan agar armada kebanggaan Indonesia itu bisa segera keluar dari wilayah perairan yang tengah membara akibat eskalasi militer.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” ujar Nabyl saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (27/3).
Meski belum merinci jadwal pasti keberangkatan kapal, Nabyl menegaskan bahwa aspek operasional sudah mulai ditindaklanjuti. Kabar ini menjadi angin segar setelah sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengupayakan berbagai jalur negosiasi untuk membebaskan tanker tersebut tanpa mengganggu ketahanan energi nasional.
Sikap kooperatif Teheran ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menegaskan bahwa negaranya tetap mengizinkan kapal-benar dari "negara sahabat" untuk melintasi jalur vital tersebut. Indonesia tampaknya masuk dalam daftar pengecualian di tengah larangan ketat yang diberlakukan Iran terhadap kapal-kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang dianggap agresor.
“Kami mengizinkan kapal-kapal dari negara sahabat untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, kapal-kapal Amerika Serikat, Israel, dan negara agresor tetap dilarang lewat,” tegas Araghchi baru-baru ini.
Berdasarkan data MarineTraffic, blokade di Selat Hormuz sempat membuat sekitar 1.900 kapal terjebak dan tidak dapat bergerak pada periode 20-22 Maret lalu. Dengan adanya lampu hijau bagi kapal tanker Pertamina, posisi diplomasi Indonesia dinilai cukup kuat dalam menjaga kepentingan ekonomi di tengah kemelut geopolitik Timur Tengah. (*)
Editor : Indra Zakaria