PROKAL.CO- Kebijakan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter kini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Keputusan ini dinilai berpotensi menimbulkan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari lonjakan angka inflasi, pembengkakan biaya logistik, hingga ancaman penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Kalangan ekonom menilai masyarakat kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak oleh kebijakan baru ini. Sebagai konsumen utama Pertamax yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas harian dan usaha, kelompok ini terancam mengalami tekanan ekonomi yang berat. Padahal, peran kelas menengah sangat krusial dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengamat Ekonomi dan Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menegaskan bahwa dampak dari penyesuaian harga ini akan meluas karena jumlah pengguna Pertamax di Indonesia relatif besar. Kenaikan harga BBM ini dipastikan tidak hanya menguras kantong konsumen di SPBU, tetapi juga akan merembet pada peningkatan biaya distribusi barang dan jasa. Ketika ongkos transportasi logistik membengkak, para pelaku usaha kemungkinan besar akan menaikkan harga produk mereka, yang pada akhirnya memicu inflasi di berbagai sektor.
Kondisi dilematis ini diperparah oleh adanya jurang harga yang semakin lebar antara Pertamax dan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang saat ini bertahan di angka Rp10.000 per liter. Dengan selisih harga mencapai Rp6.250 per liter, muncul kekhawatiran besar akan terjadinya migrasi massal konsumen Pertamax ke Pertalite. Fenomena perpindahan ini dinilai sangat rasional bagi konsumen yang ingin menghemat pengeluaran rumah tangga mereka di tengah naiknya biaya hidup.
Namun, potensi migrasi pengguna tersebut justru menyimpan risiko baru bagi kelayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika sebagian besar pengguna Pertamax beralih ke Pertalite, konsumsi BBM bersubsidi akan melonjak drastis. Akibatnya, niat awal pemerintah untuk mengurangi tekanan fiskal melalui penyesuaian harga BBM nonsubsidi justru bisa berujung pada membengkaknya beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara.
Dampak berantai ini diperkirakan akan menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari naiknya harga kebutuhan pokok hingga penyesuaian tarif jasa transportasi. Situasi ini menjadi tantangan pelik bagi perekonomian nasional yang tengah berjuang di tengah ketidakpastian global. Tanpa adanya intervensi berupa peningkatan pendapatan atau pembatasan kuota subsidi yang tepat sasaran, kelas menengah dipastikan harus menanggung beban ekonomi yang semakin menghimpit karena posisi mereka yang tidak menerima bantuan sosial langsung namun wajib membayar biaya energi yang lebih mahal. (*)
Editor : Indra Zakaria