PROKAL.CO– Dewan Karet Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata demi menyelamatkan komoditas karet rakyat yang dinilai semakin kehilangan daya saing di tengah pesatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak, komoditas yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi ribuan keluarga di wilayah pedalaman ini terancam semakin terpinggirkan akibat tekanan fluktuasi harga, rendahnya produktivitas, serta masifnya alih fungsi lahan.
Ketua Umum Dewan Karet Kalbar, Andreas Pamilu Emin, menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada komoditas perkebunan lain. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Kalbar sebenarnya merupakan sentra karet nasional terbesar keempat di Indonesia dengan luas areal mencapai 303.237 hektare—di mana kajian P4W IPB mencatat hampir seluruhnya atau 99,32 persen merupakan perkebunan rakyat. Namun, karena luas areal karet nasional terus menyusut dalam satu dekade terakhir, intervensi pemerintah pusat maupun daerah sangat krusial melalui penguatan budidaya, pendampingan teknologi, pengolahan hasil, hingga kebijakan peningkatan daya saing.
Sebagai langkah konkret untuk mendongkrak produktivitas, Dewan Karet Kalbar mengusulkan agar pemerintah mengubah pola bantuan bibit stimulan menjadi skema kredit lunak. Pola bantuan stimulan dinilai kurang efektif karena kualitas bibit yang diterima petani kerap tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sementara skema kredit lunak akan memicu petani untuk membeli bibit unggul berkualitas secara mandiri. Di sisi lain, Andreas juga menyoroti belum terealisasinya janji bantuan bibit dari Kementerian Pertanian untuk delapan kelompok tani binaan mereka yang memproyeksikan pengembangan sekitar 200 hektare lahan perkebunan.
Kekecewaan terkait mandeknya proposal bantuan tersebut rencananya akan segera diadukan ke DPRD Kalimantan Barat agar bisa diteruskan langsung ke pemerintah pusat. Meskipun Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar bersama Kementerian Pertanian belum memberikan keterangan resmi terkait status usulan ini, pemerintah daerah mengklaim tetap menjalankan sejumlah program rutin seperti peremajaan tanaman, penyediaan bibit unggul, dan pendampingan teknis. Melalui pembenahan menyeluruh ini, Dewan Karet Kalbar optimistis komoditas karet dapat bangkit kembali dan tetap kokoh menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pedalaman Kalbar. (*)
Editor : Indra Zakaria