PROKAL.CO, BONTANG-Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kini mulai mulai dibayang-bayangi krisis guru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang mencatat, sepanjang 2025 saja jumlah guru yang memasuki masa pensiun diperkirakan mencapai 70 hingga 100 orang.
Angka ini dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan kekosongan tenaga pengajar, terutama di tingkat SD dan SMP.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, Minggu (30/11/2025), menegaskan banyaknya guru yang pensiun menjadi tantangan serius yang harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah.
“Bayangkan saja, hanya dalam satu tahun kita bisa kehilangan sampai 100 guru. Itu baru tingkat SD dan SMP. Kalau tidak dilakukan langkah cepat, ini bisa berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan,” kata Safa.
Ia menjelaskan, secara ideal Bontang membutuhkan tambahan guru seiring berkurangnya tenaga pendidik akibat pensiun setiap tahun.
Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer baru menyusul regulasi pusat yang memperketat sistem rekrutmen.
“Kita ini tidak diperbolehkan mengangkat guru honorer lagi. Padahal di lapangan, sekolah sudah mulai kekurangan tenaga pengajar. Kalau tidak ada solusi, bisa-bisa proses belajar terganggu, bahkan terancam kekurangan guru di beberapa sekolah,” ucapnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Bontang melalui Wali Kota telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Pendidikan agar daerah diberikan toleransi dan kebijakan khusus terkait pemenuhan tenaga pendidik.
“Surat itu sudah kami sampaikan dan ditandatangani langsung oleh Ibu Wali Kota. Kami mohon agar ada kebijakan khusus karena kondisi di daerah tidak bisa disamakan seluruhnya,” tutur dia.
Meski begitu, Disdikbud menyadari bahwa kebijakan terkait pengangkatan guru merupakan kewenangan nasional.
Abdu mengakui, prosesnya tidak bisa cepat dan instan. Namun, pihaknya tetap berharap ada ruang solusi bagi daerah, termasuk kemungkinan pembukaan seleksi CPNS guru.
“Kalau pensiun di 2025, lalu CPNS dibuka 2026, itu tentu terlambat. Masih ada jeda waktu yang membuat sekolah kelimpungan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Disdikbud, saat ini jumlah guru di Kota Bontang diperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 orang, mencakup guru negeri dan swasta. Sementara kebutuhan riil di lapangan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah yang akan pensiun setiap tahun.
“Setiap waktu jumlah guru berkurang, bahkan hampir setiap bulan. Kalau tidak diimbangi dengan rekrutmen, maka defisit guru akan semakin besar,” ujarnya.
Safa menegaskan, pendidikan merupakan sektor fundamental yang tidak boleh tersendat. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan kepastian kebijakan terkait pemenuhan tenaga pendidik di daerah.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau gurunya kurang, maka kualitas pendidikan yang dikorbankan. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya. (ak/far)
Editor : Faroq Zamzami