SAMARINDA – Posisi Kalimantan Timur dalam konstelasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki babak baru yang lebih strategis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa daerah ini tidak boleh hanya dipandang sebagai wilayah penyangga semata, melainkan harus menjadi penggerak utama ekonomi dan simpul pertumbuhan nasional.
Hal ini ditekankan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si, saat memberikan paparan kunci dalam diskusi panel yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA FISIP) Universitas Mulawarman pada Senin, 26 Januari 2026.
Bertempat di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, diskusi bertajuk "IKN sebagai Tonggak Kemajuan Indonesia" ini menjadi panggung bagi Seno Aji untuk memaparkan visi besar Kaltim sebagai superhub ekonomi Nusantara. Dalam pandangannya, integrasi antara pengembangan IKN dengan wilayah sekitarnya harus mampu menciptakan konektivitas logistik yang kuat, penguatan sektor industri, serta penyediaan energi berkelanjutan. Ia meyakini bahwa pembangunan megaproyek tersebut wajib memberikan efek berganda yang nyata bagi daerah mitra agar Kaltim tampil sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan kompetitif.
Arah kebijakan pemerintah daerah kini difokuskan pada penguatan klaster ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah mitra. Seno Aji menjelaskan bahwa sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah adalah kunci agar pembangunan IKN tetap selaras dengan kebutuhan serta potensi lokal. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dalam transformasi besar yang tengah berlangsung.
Secara teknis, setiap wilayah di sekitar IKN telah dipetakan dengan peran tematik yang spesifik. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, bersama kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, diarahkan untuk memiliki spesialisasi masing-masing, mulai dari pusat industri dan logistik, sektor pertanian penyangga pangan, hingga pusat jasa dan perdagangan. Pembagian peran ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di satu titik, melainkan terdistribusi secara merata di kawasan mitra.
Forum diskusi yang menghadirkan kalangan akademisi, legislatif, dan kepala daerah ini menjadi ruang krusial untuk merumuskan masukan bagi penyusunan aturan teknis Otorita IKN. Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi, Kaltim bertekad memastikan bahwa pembangunan IKN bersifat inklusif dan terintegrasi. Harapan besarnya, kehadiran ibu kota baru ini benar-benar memberikan manfaat konkret bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur serta menjadi motor penggerak bagi kemajuan kawasan Indonesia Timur secara luas.(*)
Editor : Indra Zakaria