PROKA.CO-Pemerintah pusat kembali menempatkan proyek pembangunan Kereta Api Trans-Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai prioritas utama dalam strategi memperkuat konektivitas nasional sekaligus menyokong pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek raksasa yang masuk dalam agenda strategis nasional hingga tahun 2045 ini dirancang untuk mempercepat integrasi ekonomi antardaerah di Pulau Kalimantan, sekaligus memangkas biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan di luar Pulau Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa orientasi pembangunan infrastruktur tanah air kini harus bergeser dari pola lama yang cenderung berpusat di Pulau Jawa semata. Menurutnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan pendekatan konektivitas yang khas dan merata di setiap wilayah strategis.
“Pembangunan tidak boleh Jawa-sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” kata AHY saat menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta.
Kembalinya proyek Kereta Api Trans-Kalimantan ke dalam radar prioritas nasional menjadi sinyalemen kuat bahwa Kalimantan memegang peranan krusial dalam peta ekonomi masa depan. Selain memfasilitasi mobilitas masyarakat, jalur rel yang membentang hampir tiga ribu kilometer ini sengaja diproyeksikan sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan kawasan industri, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan menuju pelabuhan ekspor serta kawasan inti IKN.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sempat menggarisbawahi bahwa efisiensi ekonomi nasional sangat bergantung pada keberadaan jaringan transportasi massal berbasis rel. Melalui sistem perkeretaapian yang terintegrasi, daya saing komoditas lokal di pasar global diyakini akan meningkat seiring dengan merosotnya biaya angkut barang. “Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” ujar Presiden Prabowo menjelaskan dampak ekonomi dari proyek tersebut.
Nilai investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh jaringan kereta api nasional hingga dua dekade mendatang memang tidak main-main, yakni menyentuh angka Rp1.200 triliun. Angka ini mencerminkan lompatan besar dalam skala pembiayaan infrastruktur jika dibandingkan dengan proyek perkeretaapian strategis lainnya yang sudah berjalan di Indonesia. Sebagai gambaran konteks ekonomi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menelan biaya sekitar Rp110 triliun untuk jalur sepanjang 142 kilometer, sementara megaproyek Kereta Trans-Sumatra diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp350 triliun untuk menghubungkan ujung utara hingga selatan pulau tersebut. Skala kebutuhan dana untuk Trans-Kalimantan yang sangat masif ini mengindikasikan tingkat kerumitan geografis sekaligus besarnya visi ekonomi yang ingin dicapai pemerintah di wilayah hilir IKN.
Guna menyiasati kebutuhan finansial yang sangat besar tersebut agar tidak membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan, pemerintah akan mengombinasikan pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta membuka pintu lebar-lebar bagi investasi swasta murni. Saat ini, skema perencanaan tersebut terus dimatangkan melalui pembentukan komite khusus lintas kementerian demi menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” tutur AHY menambahkan bahwa kehati-hatian menjadi kunci utama dalam mengeksekusi proyek dengan skala sebesar ini.
Bagi masyarakat Kalimantan sendiri, realisasi jalur kereta api ini memicu harapan baru bagi lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor komoditas mentah. Dengan menempatkan Kalimantan sebagai pusat gravitasi ekonomi baru melalui kehadiran IKN, pembangunan infrastruktur transportasi skala makro ini dinilai akan menjadi fondasi kokoh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
Editor : Indra Zakaria