Oleh: Said Gufroni Danur Wenda
Magang Kemenaker Pusjar SKPP LANRI
Pernah melihat sebuah unggahan politik yang tiba-tiba dipenuhi komentar dukungan? Hampir semua komentar terdengar senada. Ada yang memuji kebijakan pemerintah, ada yang menyerang pengkritik, dan ada pula yang mengaku sebagai warga biasa yang merasakan langsung manfaat sebuah program. Sekilas, semuanya terlihat seperti percakapan organik. Namun, pernahkah kita berpikir: apakah semua suara itu benar-benar berasal dari manusia yang berbeda?
Dulu, mengenali aktivitas buzzer relatif lebih mudah. Akun-akunnya terkadang memiliki pola komentar yang seragam, menggunakan kalimat berulang, atau muncul bersamaan untuk membicarakan isu tertentu. Sekarang, situasinya mulai berubah. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memungkinkan produksi konten dengan bahasa yang lebih natural, persona yang berbeda, dan respons yang semakin menyerupai percakapan manusia.
Bayangkan sebuah akun yang mengaku sebagai ibu rumah tangga, menceritakan pengalaman mengelola usaha kecil, membahas harga kebutuhan pokok, kemudian menyelipkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Akun tersebut aktif hampir sepanjang hari dan mampu membalas komentar dengan cepat. Apakah kita sedang berbicara dengan warga biasa, seseorang yang mengelola akun secara profesional, atau sistem AI yang menjalankan persona tertentu?
Pertanyaan ini bukan lagi sekadar cerita fiksi teknologi. Perkembangan AI telah membuka kemungkinan baru dalam manipulasi percakapan digital. Persoalannya bukan hanya siapa yang berbicara, tetapi apakah suara yang kita lihat benar-benar merepresentasikan opini masyarakat.
Buzzer Berevolusi, Bukan Sekadar Berganti Teknologi
Fenomena buzzer sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Penggunaan jaringan akun media sosial untuk memperkuat pesan, membangun citra, dan memengaruhi persepsi publik telah lama menjadi bagian dari dinamika komunikasi politik.
Penelitian Wijayanto dan kolega yang diterbitkan dalam The International Journal of Press/Politics pada 2026 menunjukkan bahwa operasi pengaruh di media sosial Indonesia melibatkan jaringan kerja yang terorganisasi. Penelitian terhadap 52 orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut menemukan adanya pembagian peran antara koordinator, pembuat konten, influencer, dan operator akun. Sebagian jaringan bekerja berdasarkan proyek, dengan pendanaan tersembunyi dan penggunaan akun anonim.
Artinya, industri manipulasi opini digital tidak selalu berjalan secara spontan. Ada pembagian tugas, koordinasi, kepentingan, bahkan mekanisme pendanaan di belakangnya. Kini, kehadiran AI berpotensi mengubah cara kerja jaringan tersebut. Jika sebelumnya produksi komentar membutuhkan banyak tenaga manusia, teknologi AI dapat membantu menyusun narasi, membuat variasi respons, mengembangkan karakter akun, dan mengotomatisasi interaksi.
Namun, penting dipahami bahwa AI bukan berarti buzzer manusia sudah tidak diperlukan. Justru, keduanya berpotensi bekerja bersama. AI menyediakan kecepatan dan volume produksi, sementara manusia menentukan arah pesan, strategi komunikasi, dan sasaran audiens. Dengan demikian, yang sedang terjadi bukan penggantian total manusia oleh mesin, melainkan perubahan model operasi manipulasi opini digital.
Ketika Satu Orang Bisa Menciptakan Kesan Seolah-olah Ribuan Orang Setuju
Inilah persoalan yang paling mengkhawatirkan. Dalam demokrasi, masyarakat sering menggunakan respons publik sebagai salah satu pertimbangan untuk memahami suatu isu. Ketika sebuah kebijakan mendapat banyak dukungan di media sosial, muncul kesan bahwa kebijakan tersebut diterima secara luas. Sebaliknya, ketika kritik dipenuhi serangan dan komentar negatif, seseorang bisa merasa bahwa pendapatnya merupakan suara minoritas.
Padahal, jumlah komentar tidak selalu mencerminkan jumlah orang yang benar-benar memiliki pendapat tersebut. Dalam kajian komunikasi politik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep manufactured consensus, yaitu penciptaan kesan seolah-olah terdapat kesepakatan publik yang luas melalui pengaturan atau manipulasi komunikasi.
AI membuat praktik tersebut berpotensi menjadi lebih mudah dilakukan. Satu sistem dapat membantu menghasilkan berbagai narasi dengan gaya bahasa berbeda, sehingga percakapan yang sebenarnya terkoordinasi tampak seperti berasal dari banyak individu yang tidak saling mengenal.
Dampaknya bukan hanya membanjiri linimasa dengan komentar. Lebih jauh, praktik ini dapat mengubah persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai pendapat mayoritas.
Ketika seseorang melihat ratusan komentar yang mendukung suatu kebijakan, ia mungkin menganggap kebijakan tersebut memang telah diterima masyarakat. Padahal, dukungan itu belum tentu berasal dari ratusan orang yang berbeda.
Inilah yang membuat manipulasi opini digital menjadi berbahaya: publik bukan hanya berhadapan dengan informasi yang mungkin keliru, tetapi juga dengan gambaran tentang realitas sosial yang sengaja dibentuk.
Kasus akun Threads: Teknologi Terdeteksi, Tetapi Siapa Pengendalinya?
Perbincangan mengenai dugaan penggunaan agen AI pada sebuah akun Threads yang mengaku sebagai ibu pemilik usaha laundry memperlihatkan persoalan tersebut secara konkret.
Kecurigaan warganet muncul setelah akun itu mengunggah pesan kesalahan berbahasa Inggris yang berkaitan dengan keterbatasan kredit penggunaan Anthropic API. Dalam percakapan yang beredar, akun tersebut juga sempat mengaku sebagai model AI ketika ditanya pengguna lain.
Kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk membangun persona yang terlihat seperti warga biasa. Sebuah sistem dapat diarahkan untuk memiliki identitas tertentu, latar belakang pekerjaan, gaya komunikasi, bahkan pandangan terhadap kebijakan publik.
Namun, ada batas penting yang tidak boleh dilupakan. Indikasi bahwa suatu akun menggunakan AI tidak otomatis membuktikan bahwa akun tersebut merupakan buzzer berbayar. Kita juga belum dapat menyimpulkan siapa pengelolanya, siapa yang membiayai, atau apakah terdapat koordinasi dengan partai politik maupun pemerintah.
Membedakan dugaan dan fakta merupakan bagian penting dari literasi digital. Jangan sampai kita justru melakukan hal yang sama dengan praktik yang sedang dikritik: membentuk opini berdasarkan bukti yang belum memadai. Yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan penyalahgunaan teknologi tersebut, bukan menjadikan satu akun sebagai dasar untuk menuduh pihak tertentu.
Ancaman Terbesar: Masyarakat Kehilangan Kepercayaan
Jika manipulasi opini digital semakin sulit dikenali, dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan demokrasi.
Pertama, kepercayaan publik terhadap media sosial dapat menurun. Masyarakat mulai meragukan apakah komentar, dukungan, kritik, dan pengalaman yang dibagikan merupakan pendapat manusia sungguhan.
Kedua, ruang diskusi publik dapat semakin terpolarisasi. Akun-akun yang dikendalikan secara terkoordinasi dapat memperbesar konflik, menyerang pihak yang berbeda pandangan, atau menciptakan kesan bahwa kelompok tertentu sedang mendominasi percakapan.
Ketiga, muncul efek bungkam atau chilling effect. Ketika seseorang melihat kritik terhadap kebijakan selalu disambut serangan massal, ia mungkin memilih diam. Bukan karena kehilangan pendapat, melainkan karena merasa tidak aman untuk menyampaikannya.
Dalam situasi seperti ini, AI tidak hanya berpotensi digunakan untuk memproduksi informasi palsu. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk memanipulasi suasana percakapan sehingga suara kritis kehilangan ruang. Demokrasi digital akhirnya menghadapi paradoks: semakin banyak orang terlihat berbicara, tetapi semakin sulit memastikan apakah yang terdengar benar-benar suara masyarakat.
Tidak semua buzzer salah, tetapi penyamaran dan manipulasi harus dilawan. Penting untuk tidak menggeneralisasi seluruh aktivitas buzzer sebagai sesuatu yang buruk. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan, melakukan promosi, atau mengampanyekan kebijakan merupakan bagian dari komunikasi publik yang sah selama dilakukan secara transparan dan tidak melanggar hukum.
Yang menjadi persoalan adalah ketika aktivitas tersebut menggunakan identitas palsu, menyembunyikan kepentingan pihak yang membiayai, menyebarkan informasi menyesatkan, atau mengoordinasikan serangan terhadap pihak yang berbeda pendapat.
Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata penggunaan AI, melainkan tujuan, cara, dan dampak penggunaannya. Karena itu, ada beberapa langkah yang perlu diperkuat. Pertama, platform digital perlu meningkatkan transparansi terhadap akun dan konten yang menggunakan otomatisasi AI, terutama ketika digunakan untuk kampanye politik atau komunikasi komersial yang berbayar.
Kedua, pemerintah perlu mendorong keterbukaan iklan politik digital, termasuk informasi mengenai pihak yang membiayai kampanye, sasaran audiens, dan penggunaan jaringan akun terkoordinasi.
Ketiga, platform harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Namun, proses tersebut harus disertai mekanisme keberatan agar akun manusia yang sah tidak keliru dianggap sebagai bot.
Keempat, penegakan hukum harus didasarkan pada bukti dan dilakukan secara konsisten. Jangan sampai regulasi mengenai disinformasi justru digunakan untuk membatasi kritik yang sah terhadap pemerintah.
Kelima, literasi digital perlu bergerak lebih jauh dari sekadar kemampuan mengenali berita bohong. Masyarakat juga harus mampu memahami bagaimana algoritma, agen AI, dan jaringan akun dapat membentuk persepsi publik.
Gen Z Jangan Hanya Jadi Pengguna, Tetapi Juga Penjaga Ruang Digital
Bagi generasi Z, media sosial bukan sekadar tempat mencari hiburan. TikTok, Instagram, Threads, dan berbagai platform lainnya telah menjadi ruang memperoleh informasi, membangun identitas, menyampaikan aspirasi, sekaligus membentuk pandangan politik.
Karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk tidak mudah terjebak dalam manipulasi percakapan digital.
Jangan langsung percaya bahwa sebuah kebijakan didukung mayoritas hanya karena komentar positif memenuhi kolom unggahan. Jangan pula menganggap suatu pendapat salah hanya karena banyak akun menyerangnya.
Biasakan memeriksa sumber informasi, melihat konteks, membandingkan pemberitaan, dan menilai substansi argumentasi. Jika menemukan akun yang mencurigakan, perhatikan pola aktivitasnya, tetapi jangan terburu-buru menuduh tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Kita juga perlu menyadari bahwa AI tidak selalu menjadi ancaman. Teknologi yang sama dapat membantu pendidikan, pelayanan publik, penelitian, dan penyebaran informasi yang bermanfaat. Yang harus dikendalikan adalah penyalahgunaannya untuk menipu, menyamar, dan memanipulasi kepentingan publik.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga integritas informasi. AI mungkin dapat membuat ribuan komentar, menciptakan beragam persona, dan membangun kesan seolah-olah seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama. Namun, teknologi tidak boleh diberi ruang untuk menggantikan kejujuran dalam percakapan publik.
Sebab, demokrasi tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling banyak menghasilkan komentar, tetapi oleh siapa yang memiliki argumen paling kuat dan informasi yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita merasa sedang mendengarkan suara rakyat, padahal yang berbicara hanyalah algoritma. (*)
Referensi
Penelitian cyber troops di Indonesia – SAGE Journals, diakses 01 November 2026. https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/207/
Kasus propaganda digital, Polda Metro Jaya sita Rp220 juta, 27 Juli 2026, https://www.antaranews.com/berita/5668325/kasus-propaganda-digital-polda-metro-jaya-sita-rp220-juta, diakses 1 November 2026
https://katadata.co.id/amp/digital/teknologi/6ad95a3322098/viral-akun-ibu-asih-laundry-pakar-ungkap-cara-deteksi-agen-ai-di-medsos, diakses 1 November 2026
Sumber : prokal.co