WASHINGTON D.C. – Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland kini berada dalam situasi genting. Presiden Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan para panglima operasi khusus Amerika Serikat untuk menyusun rencana militer guna menginvasi Greenland. Laporan yang pertama kali diungkap oleh Daily Mail ini menyebutkan bahwa meski sejumlah perwira senior militer menentang ide tersebut, penasihat kebijakan Stephen Miller muncul sebagai pendukung utama di balik rencana ambisius ini.
Kekhawatiran kini menjalar hingga ke tingkat pejabat tinggi di Eropa. Muncul dugaan bahwa Trump berusaha mengeksekusi rencana tersebut sebelum pelaksanaan pemilihan paruh waktu Kongres AS yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Eskalasi ini semakin nyata setelah penunjukan Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus AS untuk Greenland pada Desember lalu. Landry bahkan secara terang-terangan membenarkan bahwa Amerika Serikat berencana menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.
Reaksi keras datang dari Kopenhagen dan Nuuk. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengungkapkan kegeramannya atas pernyataan pihak AS dan segera memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk meminta penjelasan resmi. Dalam sebuah pernyataan bersama, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen memperingatkan Washington untuk tidak mencoba merebut pulau tersebut. Mereka menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial yang selama ini dijunjung bersama.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan niatnya untuk bertemu dengan otoritas Denmark pekan depan guna membahas situasi di wilayah Arktik tersebut. Namun, Rubio cenderung menghindari pertanyaan wartawan terkait alasan pemerintah yang seolah mengabaikan tawaran dialog dari Denmark sebelumnya, serta tidak memberikan jaminan apakah AS siap mengesampingkan opsi intervensi militer. Trump sendiri terus berdalih bahwa penguasaan Greenland adalah demi kepentingan keamanan nasional dan perlindungan terhadap dunia bebas.
Secara historis, Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga saat ini. Meskipun demikian, sejak tahun 2009 pulau tersebut telah memperoleh status otonomi yang luas, yang memungkinkannya untuk mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan mandiri. Daya tarik utama pulau ini bagi Amerika Serikat diduga kuat berkaitan dengan kekayaan mineral tanah jarang yang melimpah serta perkiraan adanya cadangan energi fosil yang masif di wilayah tersebut.
Mantan Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, telah menegaskan berkali-kali bahwa tanah mereka tidak untuk dijual kepada pihak mana pun. Namun, hingga saat ini, Presiden Trump tetap menolak untuk berjanji bahwa dirinya tidak akan menggunakan kekuatan militer dalam upayanya mengambil kendali atas pulau strategis di kutub utara tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria