TEHERAN – Republik Islam Iran kini berada di bawah sorotan tajam komunitas internasional setelah gelombang protes nasional memasuki fase paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan terbaru dari kelompok aktivis hak asasi manusia, bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan selama dua pekan terakhir telah menelan sedikitnya 544 korban jiwa. Eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global, di mana Amerika Serikat mulai menimbang opsi antara tindakan militer dan jalur diplomasi.
Lembaga pengawas hak asasi manusia, Human Rights Activists News Agency (HRANA), mencatat bahwa dari total korban tewas tersebut, sebanyak 496 orang merupakan warga sipil yang ikut serta dalam demonstrasi, sementara 48 lainnya berasal dari unsur pasukan keamanan. Selain jatuhnya korban jiwa, represi negara tercermin dari angka penangkapan yang meluas. Lebih dari 10.600 orang dilaporkan telah ditahan di berbagai kota sejak protes pecah, menunjukkan skala penindakan yang masif terhadap gerakan yang terus menjalar hingga ke wilayah-wilayah pelosok.
Di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pernyataan krusial saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One pada Senin, 12 Januari 2026. Trump mengklaim bahwa pihak Iran telah menghubungi Washington untuk membuka jalur perundingan karena mulai merasa tertekan oleh sanksi dan ketidakpastian domestik. Meski demikian, Gedung Putih tetap menyiapkan langkah-langkah darurat yang sangat kuat, mulai dari serangan siber hingga kemungkinan serangan militer langsung bersama Israel jika Teheran memilih untuk melakukan aksi balasan.
Menanggapi retorika keras dari Washington, parlemen Iran menunjukkan posisi yang tidak kalah konfrontatif. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baagher Qalibaf, dalam pidato resminya memperingatkan bahwa seluruh pangkalan, kapal, dan instalasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut akan menjadi target sah jika mereka berani menggunakan kekuatan militer terhadap Iran. Pernyataan Qalibaf yang menegaskan bahwa Teheran tidak akan menunggu diserang terlebih dahulu sebelum bereaksi disambut dengan teriakan anti-Amerika dari anggota parlemen lainnya.
Di sisi lain, situasi di dalam negeri Iran semakin sulit dipantau secara akurat akibat kebijakan pemadaman internet nasional dan pemutusan jaringan telepon. Para aktivis khawatir kebijakan ini sengaja dilakukan untuk memberikan ruang bagi aparat keamanan garis keras melakukan tindakan brutal tanpa pengawasan publik dunia. Meskipun akses komunikasi dibatasi, rekaman video yang dikirim melalui jaringan satelit menunjukkan perlawanan simbolik warga di Teheran dan Mashhad, mulai dari mengangkat ponsel menyala hingga konfrontasi langsung dengan aparat.
Krisis ini juga mendapat perhatian besar dari Israel yang secara saksama terus memantau dinamika antara Washington dan Teheran. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyampaikan dukungan moral kepada rakyat Iran yang sedang berjuang di jalanan. Di tengah kebuntuan ini, dunia internasional kini menanti apakah jalur dialog yang diklaim oleh Trump akan benar-benar terwujud atau justru konflik akan bergeser ke arah konfrontasi militer yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. (*)
Editor : Indra Zakaria