KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya melunak setelah sempat menolak desakan oposisi terkait isu sensitif perbatasan dengan Indonesia. Pada Rabu (4/2), PM Anwar dijadwalkan naik ke podium parlemen untuk memberikan penjelasan rinci guna memadamkan "api" spekulasi terkait tudingan penyerahan wilayah kedaulatan di perbatasan Sabah-Kalimantan Utara kepada Indonesia.
Ketegangan politik ini bermula dari laporan media pada akhir Januari 2026 yang menyebut Malaysia telah memberikan lahan seluas 5.207 hektare kepada Indonesia. Lahan tersebut diklaim sebagai kompensasi agar tiga desa di wilayah Nunukan dapat masuk ke dalam wilayah Malaysia. Namun, pemerintah Malaysia dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak tepat serta menyesatkan masyarakat.
Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES), Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, turut pasang badan dengan menjelaskan bahwa perundingan mengenai Outstanding Boundary Problem (OBP) dilakukan berdasarkan prinsip keharmonisan dan kedaulatan, bukan transaksi jual-beli lahan atau hitung-hitungan untung-rugi. Ia menegaskan bahwa proses penandaan perbatasan mengikuti standar teknis internasional, bukan skema kompensasi seperti yang dituduhkan oleh pihak oposisi.
PM Anwar sendiri menyayangkan adanya narasi yang dianggapnya sebagai penyalahgunaan kebebasan berbicara dan tidak bertanggung jawab tersebut. Melalui sesi penerangan khusus di parlemen, ia berharap dapat meluruskan kekeliruan yang berkembang sekaligus mempertegas komitmen Malaysia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya tanpa mengganggu hubungan baik dengan Indonesia. Penjelasan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas domestik Malaysia di tengah sorotan tajam publik terhadap integritas wilayah perbatasan di Kalimantan. (*)
Editor : Indra Zakaria