PROKAL.CO- Rencana besar pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Barat resmi memasuki babak baru setelah Kementerian Perhubungan menyelesaikan tender pemutakhiran Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Kalimantan. Langkah strategis dengan alokasi anggaran pusat sebesar dua miliar rupiah ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek infrastruktur massal tersebut tetap menjadi agenda prioritas nasional, sekaligus membangkitkan kembali harapan publik setelah lebih dari satu dekade tertahan di meja perencanaan.
Pengamat transportasi dari Universitas Tanjungpura, Said, menilai kehadiran moda transportasi rel di bumi Khatulistiwa ini sangat realistis untuk diwujudkan, terutama dengan adanya daya dorong baru seperti beroperasinya Pelabuhan Kijing di Mempawah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, serta mencuatnya proyek Kereta Cepat Trans Borneo. Pemutakhiran dokumen yang menjadi pembaruan pertama sejak tahun 2012 ini akan berfungsi sebagai kompas utama pemerintah dalam meninjau ulang proyeksi kebutuhan transportasi, menentukan arah jalur, hingga mengintegrasikan sistem logistik antarkawasan di seluruh Pulau Kalimantan.
Kelayakan ekonomi dari mega proyek ini diyakini tidak bertumpu pada sektor angkutan penumpang, melainkan pada angkutan komoditas barang dalam volume besar. Selama ini, distribusi hasil bumi unggulan Kalimantan Barat seperti kelapa sawit, karet, lada, hingga hasil tambang layaknya bauksit sepenuhnya masih mengandalkan armada truk tronton dan peti kemas yang memakan biaya operasional sangat tinggi. Kehadiran kereta api barang diproyeksikan mampu memangkas biaya logistik secara signifikan, mempercepat rantai pasok menuju gerbang ekspor Pelabuhan Kijing, serta mendongkrak daya saing produk lokal di pasar global.
Kendati menawarkan prospek ekonomi yang menggiurkan, jalan menuju realisasi fisik proyek lintas generasi ini masih dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Mengingat kebutuhan investasi perkeretaapian nasional sangat fantastis dan tidak bisa hanya mengandalkan APBN, pemerintah dituntut lihai meramu kombinasi pembiayaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta murni.
Namun, Said mengingatkan bahwa batu sandungan terbesar di daerah sering kali bukan masalah ketiadaan investor, melainkan urusan mendasar di lapangan seperti penyelesaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), koordinasi birokrasi lintas instansi, serta rumitnya pembebasan lahan yang kerap menjadi hulu keterlambatan berbagai proyek strategis lainnya. Pembangunan kereta api yang secara teknis jauh lebih kompleks tidak boleh dipandang sebagai pengganti jaringan jalan yang sudah ada, melainkan sebagai penguat sistem transportasi terpadu. Agar megaproyek ini tidak layu sebelum berkembang, diperlukan komitmen politik yang konsisten dan peta jalan yang jelas dari tiap rezim kepemimpinan agar perencanaan panjang ini tidak selalu dimulai kembali dari nol setiap kali terjadi pergantian kekuasaan. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Pontianak Post