Bola panas jabatan Pj Gubernur Kalbar terus menyeruak. Jabatan tersebut bakalan segera diisi seiring masa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar 2019-2024, akan berakhir awal September 2023. Sejumlah nama dari pejabat daerah di Kalbar, luar Kalbar sampai pejabat pusat berpeluang mengisinya sampai agenda Pilgub Kalbar 2024 mendatang, selesai digelar.
Hal tersebut disampaikan Martinus Sudarno, dari Fraksi PDI Perjuangan. “Kami (Fraksi PDI Perjuangan) sudah punya 3 calon. Ketiga calon tersebut bahkan sudah kita bawa hadapkan ke Kemendagri. Hanya siapa nama-namanya masih rahasia dong,” ucapnya singkat kepada wartawan, Senin(17/7).
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menyebutkan bahwa DPRD Kalbar sudah menggelar rapat tentang PJ Gubernur yang akan berakhir 5 September 2023. Masalah Pj akan diumumkan sesuai Jadwal Banmus. Pada 5 September jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar akan berakhir.
Menurut dia, mekanismenya adalah nanti setiap fraksi di DPRD Kalbar akan mengusulkan tiga nama Pj Gubernur. “Setiap fraksi ada tiga nama. Misalnya Fraksi A. Jadi ada delapan fraksi. Kemungkinan bisa saja menjadi 24 calon, jika nama-nama yang usulkan tidak sama,” ujarnya.
Selanjutnya dari masing-masing fraksi mengusulkan tiga nama kepada pimpinan DPRD Kalbar. Lalu, dilakukan pambahasan memilih tiga nama. “Apakah nanti voting terbuka. Kalau di DPRD DKI pakai voting, one men wan vote, kalau di Singkawang tidak, usulan dari semua fraksi menuju ke pimpinan,” jelasnya.
DPRD Kalbar memastikan, akan menyusun tata cara penyusunan Pj Gubernur Kalbar untuk dipilih tiga nama. Tiga nama ini akan diusulkan kepada Presiden lewat Gubernur Kalbar. Saat ini, figur yang dapat diusulkan sebagai Pj Gubernur adalah seorang Sekda yang punya golongan eselon I.
“Tapi, bisa saja Sekda dari Kalimantan yang lain. Bisa juga dari Kementerian. Terpenting harus memenuhi persyaratan,” ucap dia.
Nah soal peluang rektor dan jabatan setara berpeluang menjadi Pj Gubernur, DPRD mengaku belum berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Hanya DPRD Kalbar memastikan bahwa pengangkatan Pj Gubernur bakalan dilakukan, setelah masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar berakhir. “Untuk proses pemilihannya dilakukan sebelum 5 September. Tidak boleh kosong di pemerintahan. Satu jam saja tidak boleh. Setelah masa jabaan Gubernur-Wakil Gubernur berakhir, harus sudah ada Pj Gubernur di Kantor Gubernur,” kata dia.
Terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyebutkan bahwa Pemprov Kalbar tak punya kewenangan soal Pj. Bahkan aturannya sudah disampaikan ke Pemprov Kalbar. Sekarang boleh dari DPRD, yakni tiga calon nama dan dari Kemendagri tiga nama calon Pj. Nanti baru disandingkan siapa dipilih. Andai nantinya ada pejabat Pemprov Kalbar ikut, maka pengusulannyq melalui DPRD Kalbar, tak lewat Pemprov. “Pemprov tak ada ( mengusulkan). Yang boleh mengusulkan tiga nama hanya DPRD dan Depdagri,” pungkasnya. (den)
Editor : izak-Indra Zakaria