Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengimbau jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) agar terus bekerja dengan baik. Sebagai Pj Gubernur, dia menegaskan bahwa dirinya dapat mengganti, merotasi atau memutasi kepala perangkat daerah yang berkinerja buruk. “Budaya kerja yang baik yang telah terbangun selama ini harus dipertahankan. Jangan sampai justru kendur,” pesannya.
Harisson mencontohkan, tak sedikit para pejabat di daerah lain yang diganti oleh kepala daerahnya, setelah dilantik sebagai Pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebut saja misalnya Pj Gubernur DKI Jakarta yang sampai mencopot sekretaris daerah (sekda) setempat, dan sejumlah daerah lainnya.
“Pj Gubernur DKI begitu dilantik langsung mengganti sekda definitif. Jadi, jangan merasa diri Anda aman, Sekda saja bisa diganti. Penjabat Gubernur itu diberikan tugas dan wewenang yang sama,” katanya. Karena itu, Harisson kembali menekankan agar kepala perangkat daerah tetap berkinerja baik. Terutama bisa mendukung delapan program prioritas yang diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh Pj kepala daerah di Indonesia.
“Ada delapan hal esensial arahan presiden, yaitu pertama pengendalian inflasi. Pantau langsung harga-harga (di pasaran),” pungkasnya. Program prioritas yang kedua adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai dengan target nol persen pada tahun 2024.
Kemudian, fokus menurunkan stunting, dan meningkatkan iklim investasi, dengan perizinan yang tidak berbelit-belit.
Selanjutnya, belanja APBD diharuskan menggunakan produk-produk dalam negeri. Lalu, pemerintah kabupaten/kota juga diharuskan memulai mendesain kotanya dengan baik, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
Kemudian, menjaga stabilitas politik, serta keamanan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terakhir, menjamin kebebasan beragama.(bar)