Indra Rustandi, Ketua DPW Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Provinsi Kalimantan Barat, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit lokal di Kalimantan Barat.
Dalam sebuah pertemuan dengan Komisi II DPRD Kalbar, ia menyoroti ketimpangan harga TBS (Tandan Buah Segar), minimnya anggaran pembinaan untuk petani, hingga perlunya penguatan kelembagaan petani sawit.
Salah satu masalah utama yang diangkat Apkasindo adalah disparitas harga TBS antara wilayah timur dan pesisir Kalimantan Barat. Ia menyebutkan bahwa harga sawit di daerah seperti Sintang dan Sanggau bisa mencapai angka tinggi, sementara di wilayah pesisir seperti Kabupaten Kubu Raya atau Mempawah justru lebih rendah.
"Mengapa bisa beda? Padahal sama-sama di bawah acuan indeks harga dari Dinas Perkebunan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kalbar (Komisi II).
Indra menjelaskan, perbedaan ini terjadi karena adanya praktik main harga yang dilakukan oleh perusahaan atau tengkulak. Berbeda dengan harga resmi yang hanya dihitung sekali seminggu, para pengumpul swasta bisa mengubah harga setiap jam, mirip dengan tiket pesawat.
"Petani mandiri yang tidak tergabung dalam plasma atau kemitraan seringkali menjadi korban. Mereka terpaksa menjual ke tengkulak atau ram loding dengan harga lebih murah karena lokasi pabrik yang jauh,” tuturnya.
Di tengah tekanan ekonomi, Indra juga menyambut baik program beasiswa bagi anak-anak petani sawit yang digagas Kementerian Pertanian. Program ini tahun ini menjangkau 4.000 kuota nasional dan sudah mulai direalisasikan melalui sejumlah universitas.
Sayangnya, lanjut Indra, Kalbar baru memiliki satu perguruan tinggi penerima, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, dari total 41 kampus penyelenggara di seluruh Indonesia.
“Ini jadi PR kita bersama. Harus ada upaya agar lebih banyak lagi institusi pendidikan di Kalbar yang bisa menerima beasiswa ini, karena kita kan daerah penghasil sawit kedua terbesar di Indonesia,” katanya.
Selain itu, Indra juga mendukung rencana pembentukan Badan Otorita Sawit Nasional yang saat ini sedang dibahas di tingkat pusat. Menurutnya, badan ini akan sangat membantu dalam harmonisasi kebijakan antara petani, pengusaha, dan pemerintah.
"Kita ingin ada lembaga yang fokus mengurus kepentingan petani sawit, bukan hanya perusahaan besar. Di Indonesia saja, Apkasindo sudah hadir di 25 provinsi dan 164 kabupaten/kota, tapi belum punya payung kuat secara struktural,” paparnya.
Ia menambahkan, meskipun Apkasindo Kalbar aktif melakukan pembinaan kepada petani, mereka tidak mendapatkan alokasi anggaran langsung dari pemerintah. Dana pembinaan, kata dia, lebih banyak dialokasikan melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit) yang cenderung lebih dekat dengan kebutuhan perusahaan.
"Apkasindo Kalbar tidak ada anggaran langsung. Kami hanya kolaborasi dengan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) dalam beberapa program, tapi kami tetap dari sisi petani, baik petani swadaya, plasma, maupun mitra," jelasnya.
Menyikapi berbagai kendala tersebut, Indra meminta agar pemerintah daerah dan pusat lebih responsif terhadap aspirasi petani sawit. Ia menegaskan, tanpa keberpihakan yang nyata, maka ketimpangan dan kesenjangan antara perusahaan besar dan petani kecil akan terus melebar.
"Petani butuh akses yang adil terhadap harga, informasi, serta dukungan finansial. Ini soal keberlanjutan sektor sawit dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
Sebagai komoditas andalan negara, kelapa sawit harus memberi manfaat yang merata—tidak hanya pada perusahaan besar, tapi juga pada petani kecil yang menjadi ujung tombak produksi. Reformasi sistem distribusi harga, transparansi dana sawit, dan penguatan kelembagaan petani menjadi langkah penting menuju kemandirian dan kesejahteraan sejati. (den)
Editor : Indra Zakaria