PONTIANAK – Harga daging ayam ras di Kalimantan Barat mengalami kenaikan signifikan yang dipicu oleh tingginya permintaan pasar. Selain konsumsi rumah tangga harian, peningkatan kebutuhan ini didorong secara kuat oleh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang cakupannya terus meluas di awal tahun 2026. Para pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak mulai merasakan dampak langsung dari program ini, di mana ketersediaan stok pangan kini harus terbagi untuk memenuhi kebutuhan program gizi nasional yang sedang berjalan masif.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat mengidentifikasi daging ayam ras sebagai komoditas utama penyumbang inflasi pada periode Januari 2026. Fenomena ini tidak lepas dari pertumbuhan drastis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kalimantan Barat yang melonjak hingga 150 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Hingga akhir Januari, tercatat sebanyak 379 unit SPPG telah beroperasi dari target total 586 unit, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan suplai protein hewani dalam jumlah besar di berbagai daerah.
Secara makro, pemantauan BPS di lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan inflasi tahunan berada di angka 3,33 persen. Kabupaten Sintang mencatatkan inflasi tertinggi mencapai 4,52 persen, sementara Kota Pontianak berada di posisi terendah dengan angka 2,74 persen. Selain daging ayam ras, beberapa komoditas lain seperti emas perhiasan, ikan nila, dan jeruk juga turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada awal tahun ini. Sebaliknya, sejumlah bahan pangan seperti timun, semangka, dan wortel justru mengalami deflasi atau penurunan harga.
Target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat sendiri mencapai lebih dari 1,2 juta orang, yang mencakup siswa sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Per data akhir Januari, realisasi penerima manfaat telah menyentuh angka 877.222 orang. Pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat terus memantau distribusi anggaran dan pemenuhan layanan agar program ini tetap berjalan optimal. Namun, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat pasar agar kenaikan permintaan untuk program sosial tidak terlalu membebani daya beli masyarakat umum. (*)
Editor : Indra Zakaria