PONTIANAK – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan klarifikasi tegas terkait fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melanda wilayah Singkawang dan Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (25/3), Tito mengungkapkan bahwa kegaduhan tersebut justru dipicu oleh salah tafsir masyarakat terhadap Surat Edaran (SE) mengenai pembatasan pembelian BBM yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat.
Kebijakan pembatasan tersebut awalnya dirancang sebagai instrumen untuk mengurai antrean di SPBU agar lebih tertib. Namun, di tingkat akar rumput, edaran tersebut justru diterjemahkan secara berbeda oleh warga yang menganggap stok BBM akan mengalami kelangkaan. Akibatnya, terjadi gelombang panic buying atau aksi borong massal yang justru memperparah kepadatan di setiap stasiun pengisian bahan bakar.
"Niat awalnya adalah mengurangi antrean, namun diterjemahkan bahwa BBM akan kurang. Akhirnya malah makin panjang antrean karena warga panik. Saat ini, surat edaran tersebut sudah resmi dicabut," tegas Tito.
Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk mencabut kebijakan tersebut sekaligus memberikan jaminan kepada publik bahwa pasokan BBM maupun gas dalam kondisi aman terkendali. Langkah ini terbukti efektif, di mana Pemerintah Kota Singkawang melalui Wali Kota Tjhai Chui Mie telah lebih dulu mencabut pembatasan sejak 18 Maret lalu setelah memantau kondisi lapangan yang mulai kembali normal.
Di sisi lain, dinamika energi ini juga mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Mengingat adanya tensi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi melambungkan harga energi dunia, Presiden mengingatkan pentingnya langkah penghematan konsumsi BBM secara nasional. Pemerintah bahkan mulai mempertimbangkan kembali opsi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai salah satu strategi antisipatif agar gejolak harga energi global tidak memberikan beban berlebih pada harga pangan domestik dan daya beli masyarakat.(*)
Editor : Indra Zakaria