BANJARBARU - Batalnya pembelian lahan untuk pembangunan SMAN di Landasan Ulin masih jadi tanda tanya. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 4 miliar anggaran tahun 2019 terkesan disia-siakan oleh pemerintah.
Polemik ini sontak menuai sorotan banyak pihak. Tak terkecuali bagi kalangan legislatif. Sebelumnya, anggota DPRD Banjarbaru, Emi Lasari mengatakan kekecewaannya terkait kejadian ini.
Kekecewaannya lantaran kebutuhan lahan SMA di Landasan Ulin sudah sangat genting. Sebagaimana, selama ini, Kecamatan Landasan Ulin belum ada berdiri bangunan SMA Negeri. Alhasil, pelajar lulusan SMP kerap kesulitan melanjutkan studinya. Terlebih ditambah sistem zonasi yang masih syarat polemik.
Mengulik lebih dalam duduk kasus hal ini. Kemarin (2/1), Radar Banjarmasin kembali mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru, M Aswan. Mengingat, urusan pembelian lahan diserahkan kepada Disdik Banjarbaru.
Aswan saat diwawancara membantah bahwa batalnya pembelian lahan gara-gara ketidakseriusannya untuk fasilitas pendidikan di Landasan Ulin. "Soal ada anggapan kita tidak peduli, itu keliru. Kita dari awal serius untuk merealisasikan ini," jawabnya.
Syahdan, ia turut memastikan bahwa tidak ada unsur kongkalikong atau tarik menarik kepentingan dalam proses pembelian tanah yang direncanakan seluas 2 hektare tersebut.
Memang sebelumnya berkembang asumsi liar bahwa ada kepentingan tertentu dalam proses ini. Mengingat proses pembelian lahan selalu kental akan dugaan kongkalikong di belakangnya.
"Saya tegaskan tidak ada unsur seperti itu. Karena proses penentuan titik lahan yang dibeli juga dipilih oleh tim yang terdiri dari beberapa SKPD terkait," tegasnya.
Disinggung kembali ihwal gagalnya pembelian lahan yang seharusnya rampung di 2019 ini. Aswan mencoba menjelaskan. Meskipun ia juga tak lupa memohon maaf lantaran eksekusinya belum bisa terlaksana.
"Mohon maaf eksekusi ada persoalan internal. Tepatnya dalam prosesnya terkait sistem pengadaan tanah dan regulasi tentangnya. Sehingga eksekusi tertunda," ceritanya.
Ditanya apa persoalan internal tersebut. Aswan enggan membeberkannya. "Yang jelas ada di internal kita (Disdik) menyangkut soal sistemnya," singkatnya.
Belakangan diketahui bahwa proses pembelian ini telah sampai di tahap 2, atau tahap persiapan. Sebagaimana, dalam pelaksanaannya ada empat tahapan. Yakni, perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta penyerahan.
"Kita sudah di tahap persiapan, nah terganjalnya di pelaksanaan ini. Kalau titik lokasi lahan sudah ada, bahkan pemilik juga sudah siap menjual. Tetapi ya itu tadi, ada persoalan. Jadi belum sempat transaksi pembelian," ujarnya.
Dari sumber yang diterima Radar Banjarmasin. Calon lahan yang bakal dibeli disebut berlokasi di kawasan Trikora Landasan Ulin. Juga dikatakan bahwa lokasinya di areal SMPN 14 Banjarbaru.
Memang saat dipantau di lokasi. Di bagian samping SMPN 14 masih tampak hanya semak-semak dan pepohonan. Luasnya diperkirakan mencapai 1,8 hektare. Secara akses, lokasi ini juga mudah untuk disambangi.
Atas kabar ini, Aswan tak menjawab secara gamblang. Memang diklaimnya bahwa titik di sekitaran SMPN 14 Banjarbaru jadi salah satu opsi pilihan. "Kita ada lima opsi lahan, ya itu (dekat SMPN 14) salah satunya," katanya.
Lantas apa bentuk pertanggungjawaban Disdik atas polemik ini? Aswan menjawab jika pihaknya memutuskan telah mengadakan opsi. Yakni menyediakan ruang belajar dan menampung lulusan pelajar SMP atau SLTP di Landasan Ulin.
Hal ini memang sempat mencuat. Bahkan sebelumnya disebut-sebut Pemko bakal menyewa bangunan untuk dialokasikan sebagai wahana belajar. Totalnya juga dikatakan mencapai Rp800 juta. Terbaru, Aswan mengklarifikasi bahwa hal tersebut hanya satu dari beberapa alternatif.
"Itu hanya alternatif, belum pasti. Untuk opsi utamanya kita akan menggunakan aset pemko untuk menampung sementara. Karena April nanti bakal ada penerimaan, jadi kita usahakan tidak bakal memakai anggaran untuk menyewa bangunan," paparnya.
Sayangnya, Aswan tak menyebut secara rinci bangunan atau aset tersebut. Ditengarai kuat jika aset yang dimaksud yakni bangunan SMP yang berlokasi di Landasan Ulin.
"Kita juga sudah komunikasi dengan pihak Disdik Provinsi atas hal ini, mereka sepakat. Nanti gurunya dari provinsi, sedangkan kita menyiapkan ruangan serta fasilitasnya," tandasnya.
Lalu, apakah rencana pembelian lahan untuk SMA di Landasan Ulin bakal dikubur? Aswan mengatakan jika pihaknya akan kembali mengusahakannya di tahun ini. Dengan catatan akan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi serta persetujuan dari DPRD. "Tentunya kita akan mengusahakannya, karena ini kebutuhan warga kita juga. Nanti kita coba usulkan kepada DPRD," pungkasnya.
Sebagai pengingat, dalam polemik ini, Pemko diminta Disdik Provinsi untuk menyediakan lahan. Dengan luasan sebesar 2 hektare. Semuanya harus rampung akhir 2019. Sebab, pihak Provinsi akan membangunkan bangunan fisiknya di tahun 2020.
Pemko menyetujui akan hal ini. Disdik ditunjuk sebagai penanggungjawab atas pembelian lahan ini. Namun sayang, hingga akhir tahun, eksekusi ini tak kunjung rampung. Alhasil, impian warga Landasan Ulin untuk mempunyai SMAN di kawasannya bakal tertunda di tahun ini. (rvn/ij/ram)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin