APAKAH Anda sudah lelah dengan Pilgub Kalsel? Jika jawabannya iya, maka kita berada di pihak yang sama.
-- Oleh: Muhammad Syarafuddin --
Pihak yang menantikan hari pemungutan suara ulang (PSU) dengan tak sabaran. Terserah siapa yang menang atau kalah, yang penting lekas usai.
Saya kira hanya tim sukses, makelar partai, buzzer, wartawan partisan, dan pendukung fanatik yang tak rela kegaduhan ini cepat berlalu.
Dan mereka sebenarnya minoritas. Sementara mayoritas pemilih, awalnya menonton karena seru. Jarang-jarang muncul pertarungan sengit di pilkada Banua.
Namun, ketika keadaan tampak semakin ugal-ugalan, penonton kehilangan minat dan mulai menjaga jarak.
Perlu ditekankan, kritik dalam kolom ini tidak menyasar satu kubu. Jadi berlaku kepada petahana dan penantang. Berlaku pula bagi oknum atau bukan oknum.
Memang sengaja dipukul rata. Demi kehati-hatian. Kalau dikasih pengecualian, nanti terkesan memihak.
Agar tak dituduh yang macam-macam, perlu diketahui, saya tinggal di Banjarmasin Timur. Di luar wilayah PSU.
Sebelum menulis ini, seorang kawan bertanya, apakah pemilu ini masih memiliki marwah. Mungkin ada, tapi tersisa sedikit.
Sebab, tak ada lagi perdebatan visi atau perbandingan rekam jejak. Hanya ada lomba pamer kesalehan. Ditambah saling menuduh curang.
Bahkan, berkampanye dengan bermodal janji-janji kosong masih terdengar lebih sopan ketimbang yang disuguhkan sekarang.
Di dunia maya, setiap isu digoreng sampai berminyak dan gurih. Dampaknya, ruang opini publik menjadi kaya kolesterol. Keruh dan tak menyehatkan.
Sedangkan di dunia nyata, selembar spanduk dengan desain jelek sudah cukup untuk memprovokasi lawan. Sikap mudah tersinggung itu memicu serangkaian insiden.
Menghadapi situasi ini, dengan penuh penyesalan saya mengakui, kali ini pers tak bisa berbuat banyak.
Padahal, jurnalis memiliki kewajiban membantu masyarakat. Memilah mana rumor dan mana berita. Memisahkan antara informasi dan disinformasi. Menapis fakta dari fitnah.
Agar pekerjaan itu bisa dijalankan, undang-undang membekali kami dengan kebebasan pers.
Sayangnya, media terlihat kewalahan. Terkadang kecolongan atau malah terbawa suasana.
Beberapa bulan terakhir, jangankan bersikap independen, mencoba netral saja sulit.
Alhasil, saat pers gagal menangkap gambaran besar masalah, pertanyaan yang diajukan kepada calon kepala daerah pun meleset.
Tak ada yang repot-repot bertanya bagaimana cara si kandidat mengebut vaksinasi. Bagaimana mengembalikan anak-anak ke sekolah dengan aman. Bagaimana memulihkan perekonomian, mengingat jumlah pengemis di lampu merah yang semakin banyak.
Media tampak terlalu sungkan untuk mengingatkan para kandidat agar tak keasyikan dengan klaim dan citranya.
Dan saya menyadari, sebuah permintaan maaf yang terlambat takkan memperbaiki keadaan. (*)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin