Delapan bulan berlalu, jalan KM 171 masih terputus. Pusat menginginkan perusahaan-perusahaan tambang di Kalsel patungan untuk memperbaiki jalan di Tanah Bumbu tersebut.
***
BANJARMASIN – Perbaikan jalan nasional KM 171 di Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang terputus belum mendapat kejelasan.
Terbaru, DPRD Kalsel mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (7/7). Hasilnya, mereka pulang dengan tangan hampa.
Sampai sekarang belum ada kepastian perihal skema pendanaan penanganan KM 171. Selain soal anggaran, pusat juga enggan menjanjikan kapan mulai diperbaiki. “Tak ada kejelasan. Baik siapa yang mendanai dan kapan mulai ditangani,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani (9/7).
Jawaban yang diberikan Sekretaris Ditjen Minerba, Iman Kristian Sinulingga, ESDM masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
ESDM sendiri mengaku tak bisa menanggung biaya perbaikan jalan. “Mereka (ESDM) hanya menjanjikan akan rapat koordinasi,” keluh Sahrujani. Pertemuan antara dua kementerian itu dijadwalkan pekan depan. “Yang kami dapat hanya janji rapat bersama kementerian dan perusahaan tambang yang dijadwalkan pekan depan,” imbuhnya.
Sebenarnya, ini bukan rapat yang pertama. Total sudah empat kali digelar. “Ini sudah yang kesekian kali. Kami berharap segera ada titik terang,” beber politikus Partai Golkar itu. Sahrujani menerangkan, ada dua skema pendanaan penanganan KM 171. Pertama dengan suntikan APBN, yang kedua mengandalkan dana CSR dari perusahaan tambang di Kalsel.
Dari rapat sebelumnya, terungkap ada 83 perusahaan tambang yang memiliki izin di Kalsel. Mereka diminta patungan lewat dana CSR untuk menangani jalan ini. “Dalam rapat pekan depan bakal ada kejelasan. Akan kami tindaklanjuti hasilnya,” janjinya.
Mengingat dana CSR sedianya untuk pembinaan masyarakat, Sahrujani menginginkan, andai skema ini disetujui maka tak semua dana CSR tersebut dipakai untuk KM 171.
Meskipun memang ada peruntukan untuk perbaikan atas kerusakan akibat pertambangan. “Tapi jangan semuanya lah,” tekannya.
Baik skema pertama atau kedua, dia hanya ingin jalan ini segera ditangani. “Ini yang utama. Jangan sampai gara-gara tak ditangani, mengganggu masyarakat dan berakibat pada terganggunya perekonomian daerah,” ujarnya.
Meski pulang dengan tangan hampa, DPRD Kalsel dijanjikan ESDM , bahwa jalan alternatif yang dibangun Pemkab Tanbu akan diperbaiki. “Janji mereka jalan alternatif diperbaiki agar nyaman dilintasi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Banjarmasin sudah merancang desain atau detail engineering design (DED) jalan KM 171. Kalkulasinya, dibutuhkan anggaran mencapai Rp275 miliar.
Mundur ke belakang, jalan ini terputus akibat longsor hebat pada pertengahan Oktober 2022. Longsor itu bukan akibat bencana alam. Tetapi akibat dikepung lubang tambang.
Sementara ini merupakan jalan penting untuk menghubungkan Batulicin dan Banjarmasin. Selama ini, masyarakat menggunakan jalan alternatif yang dibangun pemkab setempat. (mof/gr/fud)
Editor : izak-Indra Zakaria