Pada tahun 2022 lalu, Pemko Banjarmasin gagal membawa pulang Adipura. Tahun 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin bertekad kembali merebut penghargaan bergengsi di bidang lingkungan itu.
Dalam penilaian Adipura terakhir, tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih di Jalan Gubernur Soebardjo.
TPA di Banjarmasin Selatan itu masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan sampah terbuka. Sementara KLHK meminta agar DLH menerapkan sistem sanitary landfill.
Di akhir penilaian, Banjarmasin mendapat skor 96 poin. Belum cukup untuk meraih Adipura untuk kategori kota besar.
Kepala DLH Banjarmasin, Alive Yoesfah Love mengatakan, sanitary landfill sulit diterapkan di Banjarmasin.
"Karena kondisi tanahnya berbeda, ini lahan basah. Kota ini juga berada di 0,16 meter di bawah permukaan air laut," jelasnya, Senin (15/1).
Menurutnya, sanitary landfill cuma cocok untuk di dataran yang lebih tinggi.
Ditanya solusinya, Alive menjelaskan, DLH mencoba mengubah gunungan sampah itu menjadi gas metana yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
"Untuk biogas, jaringannya sudah terpasang. Tinggal disalurkan ke perkampungan sekitar," klaimnya.
Plus, pembangunan rumah maggot di TPA. Sebenarnya, bukan hanya TPA. KLHK juga memberikan catatan lain, yakni maraknya TPS liar.
Alive menyalahkan masyarakat yang abai. "Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Atau membuang sampah ke TPS di luar ketentuan waktu," ujarnya.
DLH telah meluncurkan program Surung Sintak untuk mengatasinya. "Selebihnya, kami berharap kesadaran masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, kami tidak mungkin mampu menangani persoalan sampah," ujarnya. *)