Karena itulah, Ikhsan meminta agar semua Panwascam Kota Banjarbaru harus siap bertugas di Pilkada 2024. Salah satu pengawasan yang ditekankan Bawaslu Banjarbaru adalah tentang isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ikhsan mengakui jika isu tersebut memang menjadi tantangan bagi anggota Panwascam se-Banjarbaru. “Yang kita tekankan isu netralitas ASN, karena Banjarbaru masuk 10 besar indeks kerawanan netralitas ASN di tingkat nasional,” ungkapnya.
Tak hanya isu netralitas ASN, Ikhsan juga mengingatkan agar anggota Panwascam di Banjarbaru dapat mencegah berbagai isu negatif, hoaks, maupun disinformasi terkait tahapan pelaksanaan Pilkada di Banjarbaru.
"Kami menerima laporan dan ada pelanggaran, maka langsung kami tindak, tetapi kami punya prinsip melakukan pendekatan persuasif,” tegasnya. Karena itulah, Ikhsan juga memastikan bahwa seluruh anggota Panwascam di Banjarbaru dapat langsung bekerja.
Mereka juga bakal mendapat pembekalan dan bimbingan teknis (bimtek) usai dilantik. "Kita tekankan Panwascam untuk bekerja full time,” cetusnya.
Berbicara soal komposisi anggota Panwascam, Ikhsan tak menampik banyak diisi oleh wajah baru. “Mereka kebanyakan bukan orang baru, dalam artian pernah ikut di penyelenggara Pemilu, ada di pengawas kelurahan ,ada yang pengawas TPS, jadi sedikit banyak mereka sudah menjalani bagaimana fungsi pengawasan,” jelas dia.
Ikhsan mencontohkan ada anggota Pengawasan Kelurahan dan Desa (PKD), bahkan Pengawas Tempat Pemunguan Suara (PTPS) juga dilantik menjadi anggota Panwascam. Sayangnya, Ikhsan tidak merincikan jumlahnya.
“Jadi mereka sedikit banyaknya sudah menjalani (tugas) pengawasan, sekarang lingkupnya lebih besar lagi,” tuntas Ikhsan.
Diketahui, pada akhir September 2023 lalu Bawaslu RI merilis hasil pemetaan terkait wilayah yang rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu2024.
Di dalam rilis tersebut, Kota Banjarbaru jadi satu-satunya wilayah di Kalsel yang masuk wilayah yang rentan pelanggaran netralitas ASN. Bahkan Ibu Kota Kalsel ini menduduki posisi ke-16 dari 25 kabupaten/kota untuk indeks kerawanan isu netralitas ASN tertinggi di Indonesia dengan nilai 27,40. (*)