BANJARBARU - Semenjak Pandemi Covid-19 ini merebak. Perekonomian warga sontak lesu. Mengingat, virus menular ini mempunyai efek domino yang tak hanya menyerang kesehatan seseorang.
Dorongan untuk Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada warga terdampak terus dikumandangkan. Mengingat, karena pandemi ini banyak warga yang berpotensi jadi masyarakat miskin baru.
Di Kota Banjarbaru, beberapa waktu lalu, Pemko memastikan telah menyiapkan JPS (Jaring Pengaman Sosial) untuk mengakomodir warganya yang terdampak. Tentunya, JPS yang bersumber dari APBD ini tidak boleh tumpang tindih dengan bansos dari pusat atau bersumber APBN.
Saat ini, anggaran valid untuk JPS ini belum disebutkan. Alasannya, karena saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berkutat dengan rapat-rapat terkait penetapan anggaran ini. Termasuk soal kesiapan anggaran untuk pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Banjarbaru.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Jainuddin di sela rapat tersebut menjelaskan bahwa jumlah anggaran untuk JPS belum bisa disebutkan secara rinci. Lantaran sedang dalam dirapatkan.
"Ini masih dirapatkan dengan SKPD terkait untuk besaran angkanya. Kita belum berani menyebut pastinya berapa untuk anggaran PSBB," ujarnya kemarin (4/5) petang.
Meski anggaran rinci PSBB belum ketahuan, namun untuk estimasi anggaran JPS (Jaring Pengaman Sosial) menurut Jainuddin sudah ketahuan. Yang mana untuk JPS ini Pemko sebutnya menyiapkan anggaran sebesar Rp7,6 Miliar.
"Untuk sementara anggaran JPS yang kita siapkan sebesar Rp7,6 miliar rupiah untuk tiga bulan. Ini fluktuatif, bisa bertambah lagi. Namun yang jelas, anggaran JPS ini sudah siap," tegasnya.
JPS kata Jainuddin memang yang jadi skala prioritas dalam pos-pos anggaran Kota Banjarbaru menghadapi Covid-19 ini. Sebagaimana diketahui sebelumnya, secara akumulatif Pemko mencoba menyiapkan anggaran Rp200 Miliar dengan skema dana BTT (Bantuan Tidak Terduga) untuk percepatan penanganan Covid-19 ini.
JPS yang bersumber dari APBD ini sementara terang Jainuddin akan dibagikan kepada 13.163 warga dengan kategori masyarakat miskin. "Ini merujuk dari data Dinas Sosial, sesuai dengan skema by name, by address dan by NIK (KTP). Mereka akan dapat bantuan Rp600 ribu perbulan dan selama tiga bulan dari JPS."
Bagaimana dengan masyarakat di kategori rentan miskin yang turut terdampak gara-gara Covid-19. Jainuddin mengatakan untuk masyarakat kategori ini akan coba diakomodir dari bantuan CSR serta sumbangan dari pegawai yang sudah berjalan.
Terakhir, ketika ditanyakan apakah pendistribusian bantuan dari JPS ini harus menunggu persetujuan penerapan PSBB? Jainuddin memastikan bahwa bantuan ini tak mesti penerapan PSBB.
"Tidak harus menunggu PSBB disetujui. Bulan Mei ini bakal mulai didistribusikan bantuan ini kepada masyarakat yang terdata berhak menerimanya," tuntasnya. (rvn/ij/bin)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin