BANJARBARU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan puluhan pegawainya terpapar virus corona. “Secara keseluruhan, pegawai positif di Bappeda Kalsel sebanyak 33 orang. Dari 33 orang ini, 2 orang dinyatakan sembuh, satu orang meninggal dunia," katanya (5/8) melalui Zoom Meeting.
Dia mengungkapkan, puluhan pegawainya memang menggelar tes swab pada 30 Juli 2020 lalu. "Saat itu ada 120 pegawai yang dites, hasilnya 28 orang dinyatakan positif Covid-19," ungkapnya.
Dari 28 orang tersebut, 25 orang di antaranya kini menjalani karantina di Gedung BPSDMD Kalsel di Banjarbaru. Sementara tiga orang lainnya menjalani isolasi di RSUD Ulin Banjarmasin.
“Karena punya penyakit bawaan yang cukup berisiko. Seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain. Sehingga 3 orang lainnya dikirim ke RSUD Ulin untuk perawatan intensif, kendati mereka tanpa gejala,” beber Fajar.
Kemudian, saat pengambilan swab terakhir pada 1 Agustus 2020, dia menyebut bertambah satu orang staf Bappeda Kalsel yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga totalnya menjadi 29 orang.
Fajar juga menambahkan, sebelum menemukan 29 pegawai positif, sebelumnya juga ada dua pegawai yang lebih dulu terinfeksi. Salah satunya ialah Sekretaris Bappeda Kalsel Hadi Purwanto yang baru-baru ini meninggal dunia. “Ini perlu kami sampaikan, salah satu pejabat kami yaitu Sekretaris Bappeda Kalsel meninggal dunia akibat Covid-19,” tambahnya.
Tak hanya itu, upaya tracing juga dilakukan terutama pada kontak erat. Tercatat hingga kini, ada 7 orang terkonfirmasi positif Covid-19 yang merupakan kontak dari pegawai Bappeda Kalsel. “Mereka adalah orang tua, istri, dan adik dari pegawai. Orang-orang ini langsung kita karantina di Banjarbaru dan Banjarmasin,” lugas Fajar.
Sehingga secara umum, Fajar mengakui telah terjadi penyebaran Covid-19 di instansi yang dia pimpin. “Kalau kami analisa lebih dalam lagi, dari jumlah yang terpapar Covid-19, Sebagian berdomisili di Banjarmasin dan Banjarbaru,” bebernya.
Dia mengaku tidak tahu secara pasti kenapa virus corona bisa masuk ke kantor mereka, padahal selama ini telah diterapkan protokol kesehatan secara ketat. "Kami rutin melakukan penyemprotan disinfektan, hingga membuka jendela ruangan guna memperlancar sirkulasi udara, nyatanya penularan Covid-19 tetap terjadi," paparnya.
Dari hasil analisis yang dilakukan, rata-rata mereka yang terpapar Covid-19 bukanlah pegawai yang menetap di kantor. Atau, pegawai yang bekerja pada back office. “Mereka aktivitasnya cukup mobile, ke sana kemari,” imbuh Fajar.
Sehingga diakuinya, pihaknya tidak dapat menyimpulkan dari mana awal mula pegawai Bappeda Kalsel terpapar Covid-19, atau dari mana virus ini berasal hingga masuk ke Bappeda. Sehingga, penyebaran Covid-19 di instansi yang dia pimpin semakin banyak.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel Muhammad Muslim membantah telah terjadi klaster perkantoran di Pemprov Kalsel. Dia menyatakan, penyebaran Covid-19 dapat disebut sebagai klaster jika terjadi pada satu kelompok tertentu.
“Yang namanya klaster itu kelompok-kelompok saja. Jadi kalau sudah besar, bukan klaster lagi. Tetapi tentu saja, kalau kita mengaitkan apakah terjadi sebaran sumbernya di sana (Bappeda), maka harus ada penyelidikan epidemiologi,” kata Muslim.
Senada dengan Fajar, Muslim menyebut, jika dilihat penyebaran Covid-19 di Bappeda Kalsel, kebanyakan berasal dari pegawai yang bersifat mobile. Atau kerap kali bertugas di lapangan atau di luar kantor.
“Kalau dilihat seperti ini, kebetulan saja berada di kantor. Maka kita tidak bisa mengatakan ini adalah klaster kantor itu. Sepanjang kita belum dapat mengidentifikasi penularannya ada pada kelompok-kelompok itu,” tandas Muslim yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.
Hipotesis sementara yang dipaparkan Muslim, penularan yang terjadi pada 33 orang pegawai Bappeda Kalsel ini, diduga akibat transmisi lokal. Apalagi, jika dilihat berdasarkan domisili, mayoritas berdomisili di wilayah attack rate-nya cukup tinggi. “Yaitu di Banjarmasin dan Banjarbaru,” singkatnya.
Sehingga dia berkesimpulan, belum saatnya penyebaran Covid-19 di Pemprov Kalsel disebut sebagai klaster perkantoran. “Karena harus kita kaji,” pungkasnya.
________
Pegawai Banjarbaru Ngantor Gantian
Sementara itu, setelah selama dua hari dilakukan sterilisasi melalui penyemprotan disinfektan, perkantoran Pemko Banjarbaru, Rabu (5/8) kemarin kembali dibuka. Sejumlah pegawai pun masuk kantor lagi, dengan protokol kesehatan ketat.
Sterilisasi sendiri sebelumnya dilakukan usai Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani beserta Sekdako Said Abdullah dan empat pejabat lainnya dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.
Pada hari pertama kembali dibuka, suasana Balai Kota Banjarbaru kemarin tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa ruangan pun terlihat lengang.
Kabag Humas dan Protokol Pemko Banjarbaru, Dedy Soetoyo mengatakan, kantor terlihat lengang karena saat ini Pemko memberlakukan sistem kerja secara bergantian untuk mengatur interaksi antar pegawai di dalam kantor.
"Telah diberlakukan WFH (work from home) secara gantian, dengan komposisi 50 persen kerja dari rumah dan 50 persen kerja di kantor," katanya.
Dia mengungkapkan, ngantor secara bergantian ini baru diterapkan setelah wali kota dan lima pejabat lainnya terpapar Covid-19. "Tapi ini akan terus dievaluasi, kalau penularan sudah tidak ada maka sistem kerja kembali dinormalkan," ungkapnya.
Lanjutnya, saat ini Dinas Kesehatan Banjarbaru terus melakukan tracing dan tracking orang-orang yang kontak erat dengan para pejabat yang terinfeksi virus corona. "Tracing dan tracking dilakukan dengan langsung swab," ujarnya.
Disinggung bagaimana kondisi Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani saat ini, Dedy menuturkan, hingga kini masih dirawat secara intensif di ruang ICU RSUD Ulin Banjarmasin. "Tapi kondisi beliau terus membaik. Mudah-mudahan minggu-minggu ini sudah keluar dari ICU," tuturnya.
Begitu juga dengan Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah dan empat pejabat lainnya, dia menyampaikan, kondisi mereka saat ini semakin membaik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru Rizana Mirza menjelaskan, tracing dan tracking terus dilakukan di Banjarbaru. Apalagi, dengan adanya tambahan jatah swab sebanyak 834 dalam program swab masif yang dilakukan Pemprov Kalsel 14 Agustus nanti.
"Jatah dari provinsi akan difokuskan kepada orang-orang yang berisiko, bergejala, suspek dan lain-lain," jelasnya.
Dia mengungkapkan, untuk logistik mereka mendapatkan bantuan dari Pemprov. Sementara APD menjadi tanggungjawab daerah masing-masing. "Swab masif di Banjarbaru nanti dilaksanakan sekitar 3 sampai hari, karena sangat banyak," pungkasnya. (ris/ran/ema)
Editor : izak-Indra Zakaria