Biar sedikit tapi nyaring. Kurang dari 10 mahasiswa, menuntut masalah klasik tabung gas bersubsidi diatasi sampai tuntas.
---
BANJARMASIN - Dari depan Masjid Sabilal Muhtadin di Jalan Sudirman, Jaringan Mahasiswa Berdikari (JBG) berjalan ke arah kantor PT Pertamina Area Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, kemarin (3/3) pagi.
Aksi ini digagas Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK). Yang muak dengan masalah langka dan mahalnya gas elpiji 3 kilogram.
Sejak banjir, harga tabung melon itu sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp17.500. Di mana-mana sudah dijual Rp35 ribu, bahkan ada yang tembus Rp60 ribu.
Meski sudah mengundang kampus-kampus lain, cuma tujuh mahasiswa yang turun ke jalan. Meskipun begitu, mereka diadang sampai puluhan aparat.
Di halaman kantor Pertamina, orasi terbuka digelar. Didengarkan perwakilan Pertamina.
Ketua Umum LSISK, Fahriannoor menyayangkan, kasus ini terjadi berulang-ulang. Ia ingat betul, LSISK pernah turun aksi untuk isu serupa pada tahun 2017 silam.
"Berulang dari tahun ke tahun. Artinya tidak disikapi serius oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab," kata pemuda yang akrab disapa Aken ini.
Bedanya dengan 2017 lalu, keadaan masyarakat sekarang kian sulit. Banjir baru saja surut, pandemi belum terkendali.
Dalam pernyataan sikapnya, JBG menuntut pembaharuan konkret. Terutama dalam sistem pengawasan distribusi. Agar gas bersubsidi benar-benar dinikmati rumah tangga miskin dan pedagang kecil.
Mahasiswa juga mengkhawatirkan aksi penimbun nakal. Pendemo juga menuntut agar mereka diusut dan ditindak. "Perketat pengawasan distribusi," tegas Aken.
Menanggapi aksi tersebut, Sales Area Manager Pertamina Kalselteng, Drestanto menerangkan, penyaluran elpiji telah diupayakan agar tepat sasaran.
Sesuai dengan surat edaran dari Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA. Isinya, agar penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran. "Pada 25 Februari tadi sudah ada edarannya," ujar Drestanto.
Ditegaskannya, gas bersubsidi dijatah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Patokannya, warga berpenghasilan lebih Rp1,5 juta per bulan dan ASN tak boleh ikut membeli. Sektor perhotelan, restoran dan dapur kantor pemerintah juga tidak boleh memakainya.
Disebutkannya, Banjarmasin mendapat suplai sebanyak 2,5 juta tabung per bulan. Jika tepat sasaran, angka ini seharusnya memenuhi kebutuhan warga miskin di kota ini.
"Dari data Dinas Sosial Banjarmasin, warga miskin di sini ada 315 ribu keluarga," sebutnya.
Pada akhirnya, ia berharap ada kesadaran dari masyarakat. Agar tidak menyerobot hak warga miskin.
Itu harapan, lalu apa langkah konkretnya? Dia menjawab perlu distribusi terkendali. Lewat pemakaian Kartu Kendali bagi warga miskin dan UMKM. Kartu ini hanya dipegang mereka yang berhak.
Sistem ini akan disempurnakan hingga pertengahan tahun ini. "Beberapa kabupaten di Kalsel sudah menerapkannya," ujarnya.
Soal pangkalan nakal, Drestanto menjamin bakal ada razia. "Sudah 38 pangkalan yang diputus (kerja sama). Silakan laporkan lagi kalau ada," pintanya.
Diingatkannya pula, putusnya Jalan Gubernur Syarkawi yang terdampak banjir memaksa Pertamina merogoh kocek sendiri untuk membuat rencana cadangan.
"Dengan biaya sendiri, proses distribusi memakai tongkang dari Sungai Barito ke Pelabuhan Trisakti. Itu pun tak bisa 100 persen," pungkasnya. (tia/fud/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin