Pemko Banjarmasin masih menimbang-nimbang. Apakah bakal melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), atau cukup sampai di sini.
---
BANJARMASIN - Dengan segala kekurangannya, PPKM di Kota Seribu Sungai sudah berakhir sejak Senin (8/3) lalu.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, perlu evaluasi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan susulan.
"Evaluasi nantinya melibatkan seluruh instansi yang tergabung dalam satgas," ucapnya kemarin (9/3) pagi di Balai Kota.
Lantas, apakah berarti saat ini Banjarmasin berada di masa transisi? Sayangnya, Machli tak mengiyakan tak pula menepis.
Ia hanya menyatakan, edukasi untuk pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) masih digaungkan. Upaya pengendalian penularan juga, salah satunya melalui vaksinasi.
Senada dengan Plh Wali Kota Banjarmasin, Mukhyar. Ia mengatakan, diperpanjang atau tidak, sebenarnya hanya sekadar legalitas saja.
"Instruksi Mendagri yang kami terima sebelumnya, PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 Maret. Tapi lanjut atau tidak, itu hanya legalitas saja," ujarnya.
"Intinya prokes akan tetap diperketat. Karena dampak corona ini luar biasa. Kita semua merasakannya," tutupnya.
Intinya, bersama PPKM atau tidak, pemko akan tetap menangani pandemi. Tak mungkin melepas tanggung jawab tersebut.
Disdik Masih Menunggu
DINAS Pendidikan amat membutuhkan kepastian PPKM berlanjut atau tidak. Sebab, berkaitan erat dengan rencana PTM (pembelajaran tatap muka). Alias pembukaan sekolah di tengah pandemi.
Direncanakan sejak akhir tahun lalu, PTM tertunda oleh bencana banjir. Hingga tertunda lagi oleh PPKM.
"Sejak awal Januari sebenarnya kami sudah siap. Tapi ada saja kendala yang tak bisa dihindari," kata Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, kemarin (9/3).
"Kami akan menunggu satu dua hari lagi tentang perkembangan status PPKM. Apakah kembali diperpanjang atau memang dihentikan," tambahnya.
Andaikan PPKM tak diperpanjang, sekolah di bawah naungan Disdik (terutama SMP) akan segera menerapkan PTM. Sedangkan untuk SD, tak bisa langsung dibuka. Karena masih harus melalui tahap simulasi.
"Kalau status PPKM tak diperpanjang, kami akan menemui wali kota untuk meminta izin PTM seperti yang kami rencanakan sebelumnya," jelasnya.
Restu plh wali kota diperoleh, tinggal berkoordinasi dengan satgas. Guna menyusun strategi pencegahan kemunculan klaster baru di sekolah.
Totok mengakui, ia agak khawatir. Mengingat grafik kasus positif COVID-19 di Banjarmasin, alih-alih menurun, justru stabil menanjak. "Sudah pasti menjadi pertimbangan kami dalam menyiapkan PTM ini," jaminnya.
Kembali ia mengklaim bahwa sekolah sudah siap untuk menerapkan prokes secara ketat di kelas belajar.
Tapi ia masih berharap, sebagai pelayan publik, para guru sudah divaksin sebelum PTM dimulai.
"Saat ini, sudah ada beberapa sekolah yang tenaga pengajarnya menerima vaksin di puskesmas terdekat. Misalkan SMPN 8 dan SMPN 23. Kami meminta agar guru SMP diprioritaskan," tutupnya. (war/fud/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin