BANJARBARU - Trotoar bagian depan gedung DPRD Banjarbaru mendadak tersorot. Pasalnya, dari Kamis (18/3) dini hari, ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) subuh eks Pasar Bauntung menggelar lapak dagangannya.
Aksi nekat para pedagang ini disebut sebagai bagian dari protes mereka atas ditutupnya Pasar Bauntung lama khususnya ruas Jalan Lanan. Yang mana selama ini ini sebagai lahan mereka berjualan.
Sebelumnya, polemik ini memang terus menuai kontra. Namun, beberapa waktu ke belakang, pihak PKL dan pihak Pemko sebenarnya sudah bersepakat tatkala adanya pertemuan antara Wawali dengan delegasi PKL.
Memang, di tanggal 17 Maret pukul 00.00 Wita adalah batas akhir pasar lama beroperasi. Setelah itu, akses pasar ditutup total. Petugas gabungan pun berjaga memblokade kawasan pasar. Direncanakan ini berlangsung hingga satu pekan ke depan.
Aksi "ngelapak" di trotoar ini bubar sekira pukul 08.00 Wita. Usai Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin turun tangan menemui pedagang. Sembari meminta mereka untuk membubarkan diri.
Menurut dari pihak pedagang yang diwakili oleh Gusti Irwan. Alasan mereka berjualan di trotoar lantaran belum dapat lahan secara swadaya hingga batas waktu yang disepakati, yakni tanggal 17 Maret pukul 00.00 Wita.
"Surat pernyataan itu dari pihak kami, itu adalah solusi dari kami. Kita diberi waktu mencari lahan secara swadaya, ada dapat dua lahan namun dalam prosesnya ada intervensi dari oknum soal sewa lahan ini," klaim Irwan mewakil pedagang.
Lantas apa keinginan para pedagang? Irwan meminta ada keringanan waktu sembari mereka mencari lahan baru. "Selama mencari lahan, kami berharap pak Wali bisa mengizinkan kami berjualan di lokasi eks pasar Bauntung," pintanya yang menyebut bahwa surat permohonan ini telah dibuat dan akan diteruskan ke Komnas HAM RI.
Wali Kota beserta Wawali memang sempat berunding. Tepatnya di teras Balai Kota Banjarbaru. Namun, diskusi ini belum menemukan jalan keluar. Keinginan PKL subuh untuk diberi keringanan ditegaskan Pemko tak bisa diakomodir.
Aditya menegaskan tak ada negosiasi lagi. Sebab, Pemko ujarnya sudah beberapa kali memberikan kelonggaran untuk para PKL. Terlebih disebutnya sudah ada kesepakatan tertulis oleh para pedagang.
"Sesuai surat pernyataan dan pertemuan, itu kan difasilitasi mereka (PKL subuh) sendiri. Nah sekarang ketika lahannya tidak ada malah Pemko yang disalahkan. Di pernyataan itu jelas Pemko tidak memfasilitasi serta tidak mengatur berkaitan relokasi PKL subuh," tegas Aditya.
Turut ditanggapinya juga, jika kekhawatiran PKL subuh akan lokasi pasar yang ditawarkan Pemko masih terlalu dini divonis. Sebab, keramaian pasar yang ditawarkan ujarnya akan coba dibackup penuh Pemko.
"Kami ini bukan pemain sulap. Tempatnya tak bisa serta merta langsung rame, ada tahapannya. Nanti kita bantu, sebelum dijalani jangan nilai dulu. Kami backup sepenuhnya untuk meramaikan pasar tersebut," kata Wali Kota.
Menurut Ovie -panggilan akrabnya-, Pemko juga sudah memberikan beberapa penawaran. Dan semua opsi katanya ditolak.
"Kita ingin mereka konsisten dengan pernyataan yang mereka buat, nah kenapa tiba-tiba tadi berjualan di sini. Ini jelas melanggar aturan juga. Kita tidak ingin sampai ada gesekan, makanya kita minta agar para PKL bisa konsisten dengan pernyataannya," sambung Ovie.
Apabila nanti aksi nekat berjualan ini tetap dilakukan PKL di kawasan Murjani. Maka Pemko kata Ovie akan mengambil tindakan.
Ditambahkan oleh Wawali Banjarbaru, Wartono jika polemik relokasi pasar ini tak hanya datang dari sisi PKL subuh. Pedagang yang sudah berjualan di pasar baru klaim Wartono juga meminta agar pasar yang lama bisa ditutup. Lantaran, pembeli masih terpecah ke pasar yang lama.
"Ini juga ada dua belah pihak (pedagang di pasar baru dan PKL subuh) yang tidak bisa sinkron. Mereka (pedagang di pasar baru) mempertanyakan bagaimana nasib mereka, mereka ingin pasar lama ditutup," katanya.
Sementara itu, DPRD Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Syamsuri menilai bahwa apa yang sudah disampaikan Pemko melalui Wali Kota harusnya bisa dipahami secara lapang oleh PKL subuh.
"Apa yang dikemukakan oleh Wali Kota seharusnya PKL pasar subuh bisa mengerti dan memahami, bahwa Pemko sudah memberikan solusi yang terbaik tetapi mereka justru maunya sendiri dan bahkan terkesan tidak mau ditata oleh pemerintah," sorot Syamsuri.
Meski demikian, ia menyebut bahwa legislatif akan mengupayakan dalam waktu dekat ada pertemuan dengan para PKL subuh. Ini katanya agar aspirasi pedagang lebih bisa diakomodir.
"Setelah ini baru nanti kita koordinasikan dengan Pemko serta khususnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait," ujar politisi Gerindra ini. (rvn/bin/ema)