Sampai 8 Mei 2024, Pemko Banjarmasin sudah membayar Rp234 miliar dari total utang Rp348 miliar. Artinya, kini beban utang yang tersisa Rp114 miliar. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Eddy Wibowo berharap utang itu lunas pada akhir bulan ini.
"Target kami pada Juni harus lunas. Tapi melihat data pembayaraa saat ini, seperti Mei sudah lunas," katanya, Rabu (8/5).
Dari 17 SKPD yang berutang, empat SKPD sudah melunasi semua utangnya. Yakni, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker), Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dan BPKPAD sendiri. "Selebihnya, tersisa utang yang kecil-kecil," klaimnya.
Misalnya, Sekretariat DPRD Banjarmasin yang memiliki utang Rp53 juta, Setdako Banjarmasin Rp139 juta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp229 juta, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp143 juta.
Eddy mendorong agar Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) untuk segera meminta pencairan dana ke pihaknya.
Agar pada akhir Mei ini pembayaran utang pemko mencapai 99 persen. "Untuk ketersediaan dana, insyallah cukup untuk membayar utang," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, uang ratusan miliar rupiah itu muncul dari proyek-proyek tahun 2023 yang belum terbayar pada kontraktor. Penyebabnya, pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan. Pemko gagal memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD). Demi melunasi utang itu, pemko me-refocusing APBD 2024. Hingga tersedia Rp432 miliar. Lebihannya, Rp84 miliar akan dipakai sebagai dana cadangan. (*)
Editor : Indra Zakaria