Prokal.co - Senator asal Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengingatkan sekaligus meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI bersama DPD RI, merespon secara serius kegelisahan dan suara publik atas lahir dan dampak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
"Perlu juga dirumuskan langkah politik terbaik dengan sementara menunda, atau bahkan menghentikan kebijakan ini untuk dievaluasi secara arif dan bijaksana," tambahnya.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2019-2015 itu menyebut, Saat ini di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang kasus penyelenggaraan perlindungan sosial asuransi seperti ASABRI dan Jiwasraya hingga isu korupsi lainnya, sikap masyarakat cenderung skeptis.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah tidak menambah beban publik dengan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan memang berdampak tidak baik. Apalagi pasca Pemilu 2024 dan menjelang Pilkada 2024, masyarakat butuh suasana kondusif.
"Jangan sampai residu Pemilu 2024 belum terurai, masyarakat lalu kembali menjadi ramai karena pemerintah dinilai abai. Kalau ini terjadi, maka kebijakan ini bisa jadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri," demikian Teras Narang. (*)
Editor : Indra Zakaria