Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan tren membaik. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2024 berada di angka 4,63 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,77 persen.
Kepala BPS Kotim Eddy Surahman mengatakan, penurunan menjadi sinyal positif bagi iklim ketenagakerjaan di daerah. Tren tersebut sebagai gambaran mulai pulihnya dinamika ekonomi pascapandemi. ”Ketersediaan lapangan kerja perlahan mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Ini indikasi arah kebijakan pembangunan yang mulai berdampak,” ujarnya.
Meski masih berada di atas rata-rata Kalimantan Tengah yang saat ini sebesar 4,01 persen, posisi Kotim perlahan membaik jika dibandingkan lima tahun terakhir.Pada 2020, TPT Kotim tercatat 5,25 persen. Angka ini terus menurun setiap tahunnya, hingga mencapai posisi saat ini.
Jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalteng, Kotim masih berada di tingkat menengah. Kabupaten Pulang Pisau tercatat memiliki TPT terendah yakni 1,99 persen, sementara Kota Palangka Raya masih menjadi daerah dengan TPT tertinggi, mencapai 5,02 persen.
Eddy menekankan, pentingnya menjaga tren ini melalui sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus mendorong penciptaan lapangan kerja produktif serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Peran pendidikan vokasi dan pelatihan kerja disebut krusial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga pekerjaan layak dan berkelanjutan.
Kemiskinan Justru Meningkat
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kotim tercatat sekitar 26,69 ribu orang. Hal itu berdasarkan hasil dari BPS Kotim pada Maret 2024. Jumlah itu naik dari data sebelumnya dari 26,57 ribu orang menjadi 26,69 ribu orang.
”Tercatat sebanyak 26,69 ribu orang atau sekitar 5,66 persen dari total penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Meningkat tipis dibanding 26,57 ribu orang (5,69 persen) pada Maret 2023,"kata Eddy.
Meskipun begitu, garis kemiskinan di wilayah ini naik cukup signifikan sebesar 12,25 persen, dari Rp510.290 menjadi Rp572.827 per kapita per bulan, mencerminkan kenaikan kebutuhan minimum hidup layak. Eddy menegaskan, kemiskinan bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga kualitas kehidupan masyarakat miskin.
Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,75 menjadi 0,96, dan indeks keparahan kemiskinan dari 0,15 menjadi 0,24. ”Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka makin melebar," jelasnya.
Eddy menyebutkan, kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan yang lebih menyasar kelompok miskin ekstrem. ”Kita tidak cukup hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga harus menurunkan kedalaman dan keparahan agar masyarakat yang miskin tidak makin tertinggal," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Kotim juga mengalami sedikit peningkatan dari 0,290 di tahun 2023 menjadi 0,304 pada 2024. Ini menandakan adanya kenaikan ketimpangan distribusi pengeluaran antar penduduk. Meskipun nilai ini masih dalam kategori rendah (<0,4), Eddy mengingatkan pentingnya menjaga distribusi pendapatan tetap merata.
”Kenaikan Gini Ratio harus menjadi perhatian. Artinya, kelompok atas mengalami peningkatan pengeluaran lebih tinggi dibanding kelompok bawah. Jika tidak segera diimbangi dengan kebijakan yang inklusif, kesenjangan sosial bisa melebar," jelasnya. (yn/ang/ign)
Editor : Indra Zakaria