SAMPIT – Polemik distribusi pupuk bersubsidi yang baru-baru ini memicu kegaduhan di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, mendapat perhatian serius dari unsur pimpinan legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menilai bahwa rentetan keluhan petani ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan bukti adanya masalah sistemik dalam rantai pengawasan yang selama ini dibiarkan lemah.
Dalam keterangannya pada Kamis (29/1/2026), Rimbun menegaskan bahwa persoalan pupuk subsidi yang terus berulang dari tahun ke tahun menunjukkan belum adanya penanganan serius dari instansi teknis. Ia mendesak pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi penuh dengan membuka data distribusi secara rinci kepada publik. Hal ini mencakup rincian wilayah penerima, besaran kuota per daerah, jadwal pasti penyaluran, hingga daftar kios penyalur yang ditunjuk agar petani bisa ikut mengawasi secara langsung.
Kekhawatiran utama yang disoroti Rimbun adalah adanya potensi monopoli oleh kelompok atau pihak tertentu dalam mengendalikan stok pupuk di Kotim. Dominasi segelintir pihak dalam rantai distribusi ini dinilai sangat berbahaya karena membuka ruang bagi praktik "permainan" harga dan penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan petani kecil. Rimbun memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menguasai pupuk bersubsidi demi kepentingan golongan.
Indikasi penyimpangan ini ternyata tidak hanya ditemukan di Teluk Sampit. Berdasarkan tumpukan pengaduan yang masuk ke meja DPRD Kotim, dugaan serupa juga mencuat di wilayah lain seperti Baamang, Ketapang, Cempaga Hulu, Cempaga, hingga Kota Besi. Rimbun mencium adanya pola penyimpangan yang merata di berbagai pelosok wilayah Kotim, yang menguatkan dugaan bahwa terdapat "pemain" yang sengaja mengacaukan jalur distribusi resmi. (*)
Editor : Indra Zakaria