JAKARTA– Sebagian pelamar program kartu prakerja kecewa. Penyebabnya pengumuman yang disampaikan panitia tidak konsisten. Misalnya pada Jumat (17/4) dinyatakan lulus. Tetapi Selasa (21/4) ditetapkan tidak lulus.
Keluhan dari pelamar prakerja yang mengalami nasib seperti itu banyak beredar di Twitter maupun Instagram. Salah satunya dialami oleh Yusuf A. Pengangguran berusia 23 tahun itu tinggal di Bogor, Jawa Barat. Saat dihubungi kemarin dia mengaku lega saat melihat pengumuman program prakerja Jumat pekan lalu. Saat itu dia dinyatakan lulus.
Yusuf yang saat ini berstatus sebagai pencari kerja itu kemudian kaget saat melihat dashboard laman kartu prakerja Selasa (21/4) lalu. ’’Ternyata status saya keterangannya belum berhasil,’’ katanya. Anehnya lagi penyebabnya karena pendaftar pada gelombang yang dia pilih sudah penuh. Jika benar sudah penuh, lantas kenapa di hari Jumat sebelumnya dia dinyatakan lulus.
Dia mengatakan dirinya dan pelamar lain yang mengalami hal serupa pasti kecewa. Sebab semula sudah dinyatkaan lolos, bahkan sudah muncul nomor kartu prakerja-nya, ternyata selang empat hari kemudian dinyatakan gagal. ’’Kalau memang gagal, kenapa tidak disampaikan gagal dari awal. Kenapa ini sampai muncul nomor kartu prakerja dan beragam pilihan pelatihan online,’’ terangnya.
Yusuf berharap jika kasus ini disebabkan sistem yang error, harus segera diperbaiki. Apalagi sekarang masih gelombang awal pelaksanaan kartu prakerja. Dia menyarankan program kartu prakerja ini harus dipastikan benar-benar siap, sebelum dijalankan.
Persoalan lainnya adalah dana kartu prakerja sampai sekarang belum cair. ’’Keterangannya masih proses,’’ kata Najib Munandar, salah satu pendaftar prakerja yang dinyatakan lulus. Pemuda asal Pontianak itu statusnya sedang dirumahkan. Sehari-hari dia bekerja di sebuah hotel bintang empat di Pontianak.
Karena dana program kartu prakerja belum cair, maka dia belum bisa memilih paket pelatihan online. Dia mengatakan sudah mengincar sejumlah paket pelatihan online. Seperti pelatihan bahasa Inggris, teknologi informasi, dan pelatihan di bidang industri kreatif.
Ketika ditanya terkait berubahnya status peserta, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengaku tidak mengetahui hal itu. Menurut Denni, manajemen pelaksana tidak memberi notifikasi apapun di tanggal 17 April.
‘’Jadi saya tidak tahu itu siapa yang menyampaikan (kelulusan), saya tidak bisa berkomentar tentang itu,’’ ujarnya pada video conference, kemarin (22/4).
Sementara, terkait dana yang belum ditransfer, Denni menyebut proses pencairan dana masih berlangsung. Dia memerinci, hingga pukul 17.36 WIB kemarin, pihaknya telah mentransfer dana kepada 64.251 peserta dan dipastikan akan terus bertambah.
Denni menjelaskan hingga kini telah memproses anggaran untuk 168.111 orang peserta yang mengikuti program kartu prakerja gelombang I. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 596,79 miliar.
Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp 3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 50 ribu untuk tiga kali.
Sementara, lanjut dia, hingga pukul 16.17 WIB kemarin, jumlah peserta yang sudah melakukan registrasi sebanyak 7.658.122 orang. Adapun pendaftaran gelombang II akan ditutup hari ini (23/4) pukul 16.00 WIB. Dari peserta yang sudah melakukan registrasi itu, sebanyak 1.44.312 telah masuk joint batch kedua per jam 16.17 WIB tadi.
‘’Angka yang begitu tinggi ini membuktikan bahwa pemerintah dapat menciptakan sebuah mekanisme pendaftaran yang itu mudah bagi masyarakat Indonesia, yang itu merefleksikan animo dari masyarakat, ditambah dengan kemudahan untuk mendaftar informasi yang sampai kepada masyarakat,’’ katanya.
Menanggapi ketidakjelasan kartu prakerja, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, sistem dan pengelolaan data tidak siap. ”Dengan data yang tidak siap, maka risiko salah sasaran penerima kartu prakerja cukup besar,” katanya melalui pesan singkat.
Jika terus dilanjutnya, Bhima khawatir justru akan bermasalah. Akibatnya, tidak efektif menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, tidak sedikit pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maupun dirumahkan oleh perusahaan.
Menurut Bhima, program kartu prakerja dengan pelatihan online di tengah krisis tidak relevan. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai untuk meningkatkan daya beli. ”Apakah pemerintah menjamin 5,6 juta orang lulusan prakerja akan terserap di perusahaan atau lapangan kerja? Kalau tidak, maka kartu prakerja ini sia-sia,” ujarnya.
Apalagi, jika melihat konten materi pelatihan mirip seperti video tutorial di youtube, google, dan instagram. ”Banyak juga selebgram yang membagikan pelatihan online gratis,” celetuk Bhima. Menurut dia, pemerintah gagal paham mengenai konsep kartu prakerja.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa konsep kartu prakerja kali ini pada dasarnya memang berbeda dengan konsep awal. Saat ini, Kartu Prakerja menjadi bagian dari Jaring pengaman Sosial yang disiapkan pemerintah. ’’Karena program yang sebetulnya utk reskilling dan upskilling ini, karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock,’’ terangnya. Baik demand shock, supply shock maupun production shock.
Kartu prakerja saat kali ini sifatnya juga temporer. ’’Artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi kartu prakerja sesuai desain awal, yaitu utk upskilling dan reskilling,’’ lanjutnya. karena itulah sasarannya adalah mereka yang terimbas Covid-19. Seperti dirumahkan atau di-PHK, atau juga pekerja harian yang tiba-tiba tidak mendapat penghasilan sama sekali.
Mereka selain mendapat skill tambahan lewat program, juga disangga bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Saat pandemi berakhir, pelatihan akan dilakukan secara 2 track, offline dan online. Kembali pada program dan tujuan awal dibentuknya kartu prakerja.
Sementara itu, jumlah pekerja terdampak Covid-19 hingga saat ini terus bertambah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasarkan data terbaru per-20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja, baik sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan.
Rinciannya, 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan dan 241.431 orang pekerja yang di-PHK dari 41.236 perusahaan. Dia kembali mewanti-wanti dunia usaha agar keputusan PHK menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.
”Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31. 444 perusahaan atau UMKM,” ungkapnya.
Dia menyadari, kondisi dunia usaha memang sedang tidak stabil. Semua pihak pun sedang berjuang untuk bisa bertahan.
"Ekonomi kita upayakan tetap berputar. Maka Proyek Strategis Nasional (PSN) harus tetap jalan,” ungkapnya. Sebab industry-industri tersebut sangat berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Meski demikian, operasionalnya bakal dijalankan sesuai dengan protokol Covid di tempat kerja.
”Salus populi supreme lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Ini saya ingatkan lagi,” sambungnya. Pihaknya pun akan terus mengawasi K3 agar berjalan dengan baik sesuai dengan aturan.
Dia berharap, pandemi ini bisa cepat berlalu. Semua pengusaha pun bisa kembali pulih. Ketika itu terjadi, dia meminta agar pengusaha mau mengajak kembali pekerja/buruh yang di-PHK dan dirumahkan karena pandemic Covid-19. Mereka pun bisa mendapat keuntungan karena tak perlu mentraining calon pekerjanya kembali.
”Jangan lupa, kalau bisnis sudah jalan lagi, sudah ada rejeki, anak-anak yang di PHK harus jadi prioritas dipanggil lagi. kan sudah seperti keluarga saja selama ini,” paparnya.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara memastikan, persediaan beras untuk bansos aman. Kemarin, dia sengaja datang mengecek langsung ke gudang food station Cipinang, Jakarta. Di sana, dirinya turut mengawasi proses pengepakan bansos sembako presiden untuk warga yang terdampak Covid-19 di kawasan Jabodetabek.
Seperti diketahui, bansos sembako presiden senilai Rp 600 ribu ini sudah mulai didistribusikan pada Senin (20/4). Skema penyalurannya, bakal dilakukan dua kali dalam sebulan. Artinya, dalam sekali pembagian, sembako yang diterima senilai Rp 300 ribu yang berisi 10 item. Bansos diberikan selama tiga bulan.
Selain bansos sembako presiden, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dengan nilai yang sama untuk warga non penerima bansos rutin. Pada tahap pertama, bansos tunai diserahkan pada 28.572 keluarga di Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin (22/4).
Direktur Wilayah II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos I Wayan Wirawan menuturkan, bansos tunai ini pun juga akan diberikan selama tiga bulan. Untuk penyalurannya, dana akan diantar langsung oleh staf PT Pos Indonesia. Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan.
Untuk di Kabupaten Tangerang, tercatat sebanyak 102.757 keluarga yang bakal menerima bantuan ini. Namun, di tahap pertama telah terverifikasi 28.572 keluarga. ”Mereka merupakan warga terdampak covid-19 dikarenakan kehilangan pekerjaan, usaha, dan penghasilan,” katanya.
Dia melanjutkan, bansos ini wajib disampaikan kepada orang yang benar-benar dapat bantuan, kecuali jika yang menerima meninggal dunia. Dia berpesan agar akuntabilitas tetap dijaga dalam penyalurannya.
Salah seorang penerima bantuan, Siti Alawiyah mengaku senang sekaligus kaget ketika menerima bantuan itu. Ia tidak tahu jika akan menerima bantuan. Sehari-hari Siti bekerja sebagai guru honorer di sebuah Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) di Serang. Setiap bulan, ia hanya menerima honor Rp 500 ribu. Padahal, ia seorang janda dengan dua orang anak. ”Saya jadi sangat terbantu. Bisa buat beli tambah sembako,” ungkapnya.
Selain Kabupaten Tangerang, penyaluran bansos tunai juga dilakukan di tiga titik lainnya. Yaitu Kabupaten Bogor di Kantor Pos Cibadak, dekat Yasmin di Kota Bogor, dan Bekasi di kantor pos Cikarang.
Sektor Riil Dapat Stimulus
Pemberian stimulus dunia usaha kembali diperluas. Kemarin (22/4), pemerintah memutuskan memberi stimulus pajak dan relaksasi utang kepada para pelaku usaha di sektor riil, khususnya UMKM. Diharapkan, stimulus tersebut bisa membantu mereka bertahan hingga pandemi selesai. Sehingga bisa disiapkan untuk sesi pemulihan ekonomi pascapandemi.
Presiden Joko widodo menjelaskan, perlu ada stimulus ekonomi yang bisa langsung terasa dampaknya pada sektor-sektor riil. ’’Diharapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,’’ ujar Presiden. Dia meminta agar usaha di sektor riil dipilah-pilah. Mana saja yang terdampak paling parah, sedang, atau sebaliknya, malah bisa menciptakan peluang di tengah pandemi.
Secara keseluruhan, ada tambahan 749 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) di 18 sektor yang mendapatkan stimulus. Mulai pertanian, perikanan, perdagangan retail, jasa reparasi, makanan dan minuman, dan sejumlah sektor lain. insentif pajaknya sama dengan pelaku usaha yang lebih dahulu mendapatkannya. ’’Yang termasuk dalam PPh pasal 21, pasal 22, pasal 25,’’ terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai ratas.
Sementara, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa dengan masuknya 749 KBLI, maka hampir seluruh sektor ekonomi mendapatkan stimulus. ’’Total estimasi kita perkirakan Rp 35,3 triliun, plus untuk UMKM di mana pajaknya ditanggung pemerintah,’’ terangnya. Sehingga UMKM tidak perlu membayar pajak 0,5 persen itu selama selama 6 bulan. Karena pajaknya ditanggung pemerintah.
Stimulus berikutnya berupa relaksasi pinjaman. Saat ini, cukup banyak pelaku usaha yang menjadi debitur di berbagai penyedia jasa keuangan. Mulai bank hingga koperasi. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, mencakup 11,9 juta debitur yang nilai pinjamannya maksimal Rp 500 juta. ’’Mereka akan diberikan relaksasi selama enam bulan untuk penundaan pokok angsuran,’’ lanjutnya.
Sementara, untuk angsuran bunga, ada pembebasan 100 persen selama tiga bulan. Artinya, selama tiga bulan itu seluruh bunga KUR ditanggung pemerintah. Tiga bulan berikutnya, bunga KUR disubsidi 50 persen. Dengan demikian, selama periode enam bulan itu, peminjam hanya keluar uang di 3 bulan kedua untuk membayar bunga sebesar 50 persen.
Kebijakan yang sama diterapkan pula untuk debitur untuk kredit ultra mikro yang nilai pinjamannya maksimal Rp 10 juta. Termasuk di dalamnya debitur program PNM Mekaar, UMI, hingga koperasi. Para debitur untuk kredit ultra mikro tersebut secara keseluruhan berjumlah 11,4 juta dengan nilai kredit total Rp 27,2 triliun. Khusus untuk pegadaian, akan ada mekanisme yang lebih terperinci. (wan/dee/han/byu/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria