Program 100 hari kerja yang digagas Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi bakal berakhir pada 5 Juni mendatang. Berbagai evaluasi terus dilakukan. Seperti Kamis (27/5), beberapa OPD teknis dihadirkan dalam rapat evaluasi program tersebut.
SAMARINDA–Sebagai informasi, dalam 100 hari kerja, ada lima kegiatan yang fokus dikerjakan, yakni penanganan Covid-19, kebersihan, parkir dan PKL, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Rp 100–300 juta per RT, dan penangan banjir.
Lebih terperinci, untuk mendukung kegiatan tersebut, telah disusun 30 program yang direalisasikan dalam 100 rencana aksi.
Andi Harun menuturkan, pihaknya optimistis terhadap pelaksanaan program kerja 100 hari. Namun, catatan penting hingga sembilan hari sebelumnya berakhir yakni koordinasi antar-sektoral yang masih buruk. Misalnya dalam penataan parkir dan PKL liar wilayah pasar, di mana terdapat tugas Dinas Perhubungan (Dishub) untuk penataan parkir, Dinas Perdagangan (Disdag) selaku pemilik wilayah, dan Satpol PP mengurusi soal PKL liar.
"Kadang saat beraksi sering sendiri-sendiri. Ketika itu terjadi misalnya Dishub menata parkir, maka PKL liar cenderung dibiarkan," ucapnya (27/5).
Politikus Partai Gerindra Kaltim itu juga memberi kritis keras terhadap kinerja semua asisten Pemkot Samarinda, yakni asisten I, II, dan III untuk lebih menguatkan fungsi koordinasi tiap OPD. Harapannya sinergitas dan kekompakan OPD dalam pelaksanaan program-program pemerintah bisa semakin baik. "Asisten harus lebih menguatkan koordinasi," tegasnya.
Dia mengapresiasi atas realisasi semua OPD teknis hingga kecamatan dan kelurahan yang sudah merealisasikan rencana aksi dalam mendukung program 100 hari kerja, progres capaian sudah lebih dari 76 persen. Namun, pihaknya optimistis untuk terus bekerja maksimal hingga batas waktu akhir.
"Program itu hanya pemantik, yang paling penting adalah bagaimana program bisa konsisten dijaga selanjutnya," tutup dia. (dns/dra/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria