Musim hujan tiba. Namun, persoalan krisis air bersih di Kaltim belum juga tuntas.
BERBAGAI upaya meningkatkan ketersediaan air baku pun mencuat selama kemarau berkepanjangan lalu. Tidak hanya sebagai solusi sementara, namun juga untuk jangka panjang. Namun naga-naganya, tahun depan krisis air masih akan terjadi di Benua Etam.
Di Balikpapan misalnya, warga di sejumlah wilayah masih mengeluh seringnya air PDAM mati. Seperti yang dialami Sumarni, warga Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Sudah berbulan-bulan dia tidak lagi mematikan keran air untuk bak kamar mandinya. Lantaran tak ingin melewatkan kesempatan mengalirnya air.
“Kadang mengalir malam tapi kecil. Kadang kotor. Kadang deras. Tapi, banyak enggak mengalirnya. Jadi, keran selalu saya buka,” sebut perempuan paruh baya itu, Kamis (21/12) lalu.
Kondisi yang dialami Sumarni ini lantaran hingga pekan ketiga Desember ini, kondisi Waduk Manggar sebagai salah satu pemasok utama keperluan air baku di Balikpapan belum pada level aman. Meski telah diguyur beberapa kali hujan deras, namun produksi air dari waduk ini hanya 50 persen dari kapasitas normalnya.
“Hingga 20 Desember 2023 ini, level air waduk Manggar masih berada di angka 6,93 meter. Sehingga, pola produksi dan distribusi belum bisa normal sediakala sebelum memenuhi level 10,30 meter untuk kondisi normal,” ungkap Kasubag Customer Service (CS) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) Suryo Hadi Prabowo dalam keterangan resminya kepada wartawan.
Untuk diketahui, updating data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Samarinda pada 18 Desember 2023 lalu menyebut, secara umum Kaltim diperkirakan akan terjadi hujan pada kategori menengah (50-150 mm) dengan peluang mencapai lebih dari 90 persen.
Kecuali untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur (Kutim) bagian timur, dan Paser bagian selatan yang diperkirakan akan terjadi hujan pada kategori rendah (0 - 50 mm) dengan peluang berkisar 60 persen hingga 80 persen.
Berbagai rencana pun sebenarnya sudah disusun Pemkot Balikpapan mengatasi krisis air bersih. Utamanya dalam menambah ketersediaan air baku. Mengingat sampai tahun ini, Balikpapan masih defisit 400 liter per detik dari data pelanggan PDAM yang existing. Mulai meminta jatah dari produksi air baku Waduk Sepaku-Semoi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), membangun Embung Aji Raden, hingga memanfaatkan air laut melalui proses desalinasi.
“Namun, semua itu hanya jangka pendek. Kenapa? Karena kita sedang kejar-kejaran dengan meningkatkan pertumbuhan penduduk di Balikpapan,” kata anggota Dewan Pengawas (Dewas) PTMB Adi Supriadi, Sabtu (23/12).
Dari Waduk Sepaku-Semoi misalnya, dari usulan pemkot sebanyak 1.000 liter per detik, Balikpapan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya diberikan 500 liter per detik. Itu pun Balikpapan perlu anggaran hingga Rp 2 triliun untuk membangun jaringan pipa distribusi. “Untuk skema pembiayaannya ini masih diupayakan. Karena jika menggunakan dana APBD tentu tidak sanggup,” ujar Adi.
Pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya pernah memaparkan salah satu metode pembiayaannya, yakni melalui mekanisme KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha). Di mana untuk saat ini prosesnya sudah di tahap penyelesaian studi pendahuluan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lalu, lanjut pada proses pendanaan dan pengajuan pendanaan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalaupun tahun depan disetujui, pembangunan pemipaan ini bisa memakan waktu hingga tiga tahun. Itu becermin pada proyek pemipaan Waduk Manggar lalu. Termasuk Embung Aji Raden. Misalnya tahun depan dibangun pun, 2027 baru bisa merasakan penambahan air baku untuk Balikpapan,” jelas Adi.
Untuk Embung Aji Raden, hingga tahun ini masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Pertemuan antara DPRD Balikpapan dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Balikpapan akhir Mei lalu mengungkap data, masih ada 70 hektare lahan yang belum dibebaskan.
Adapun Pemkot Balikpapan sudah menggelontorkan anggaran Rp 11,35 miliar untuk pembebasan seluas 10,5 hektare pada 2022. Dilanjutkan realisasi tahun ini sebesar 21,5 hektare dengan nilai Rp 23,52 miliar. “Untuk konstruksinya nanti yang menangani Kementerian PUPR. Dari Embung Aji Raden ini akan ada tambahan air baku 150 liter per detik,” katanya.
Sementara rencana desalinasi air laut, lanjut Adi, adalah salah satu opsi. Namun, opsi itu tergolong mahal dibandingkan lainnya. Kajian yang pernah dilakukan di Kepulauan Seribu, Jakarta yang memanfaatkan air laut sebagai air baku PDAM disebutkan, untuk menghasilkan kapasitas produksi 1 liter per detik diperlukan anggaran mencapai Rp 80 miliar. Artinya, jika targetnya hanya untuk memenuhi keperluan rumah tangga, maka produksi tersebut hanya mampu meng-cover 80 rumah tangga.
“Jadi, teknologi mengolah air laut menjadi sumber air baku ini memerlukan cost yang sangat besar. Tetapi, opsi itu tidak kami tutup sambil mencari teknologi lain yang mungkin lebih murah,” sebutnya.
Solusi jangka pendek lainnya, lanjut Adi, Balikpapan telah bersurat ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Kementerian PUPR selaku pengelola untuk bisa menambah kapasitas pengambilan air. Dari kapasitas produksi 1.100 liter per detik menjadi 1.200 liter per detik. Di sisi lain juga meminta agar dilakukan pengerukan sedimentasi untuk mengembalikan daya tampung. Yang kini hanya 10 jutaan meter kubik dari sebelumnya di angka 12 juta meter kubik.
“Kapasitas yang diberikan saat ini sebagai bentuk antisipasi enam bulan musim kemarau. Jika ada pengerukan, maka ini masih masuk meski ada penambahan kapasitas. Dan PDAM juga harus bangun instalasi air baru. Karena instalasi yang saat ini sudah over,” ucapnya.
PANEN AIR HUJAN
Apa yang diupayakan Pemkot Balikpapan saat ini dalam mengatasi krisis air bersih kembali ditegaskan Adi adalah solusi jangka pendek. Mengingat tingginya pertumbuhan penduduk Kota Minyak setiap tahunnya. Apalagi, dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), maka rata-rata pertumbuhan selama ini sebesar 2 persen per tahun bisa makin meningkat.
“Ibaratnya kita ini sedang kejar-kejaran. Antara pertumbuhan penduduk dengan keperluan air baku. Bisa jadi tahun ini defisitnya hanya 300 liter per detik misalnya. Bisa juga tahun depan menjadi 500 liter per detik. Karena satu orang saja dalam rumah tangga sehari menghabiskan rata-rata 150 liter air untuk MCK (mandi, cuci, kakus),” sebut Adi.
Lantas apa solusi jangka panjang? Adi menyebut ada dua. Yakni memanfaatkan air Sungai Mahakam dan panen air hujan. Namun lagi-lagi, pemenuhan air baku dari Sungai Mahakam memerlukan biaya yang besar. Karena itu, dirinya lebih condong pada panen air hujan.
“Kalimantan hampir sepanjang tahun terjadi hujan. Meski kemarau pun hujan. Itu harusnya dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis untuk memperbanyak lokasi-lokasi penampungan air hujan. Salah satunya melalui syarat PGB (persetujuan bangunan gedung) atau yang sebelumnya kita kenal sebagai IMB (izin mendirikan bangunan),” ucap Adi.
Di level rumah tangga pun, Adi menyebut sebenarnya masyarakat cukup membangun groundtank (penampungan air bawah tanah). Atau memanfaatkan tandon air untuk kawasan pesisir. Karena, kata dia, sumber air baku dari air hujan di Kalimantan termasuk layak dan bisa untuk konsumsi melalui proses pengolahan.
“Karena 90 persen pelanggan PDAM adalah rumah tangga, jika satu rumah tangga punya groundtank atau tandon menyesuaikan keperluan harian mereka, maka saya yakin persoalan krisis air pada kemarau bisa teratasi. Tagihan air PDAM pun akan lebih ringan,” ungkapnya.
Itu pun yang akan dilakukan PDAM Balikpapan tahun depan. Adi menyebut, PTMB akan meluncurkan program bantuan untuk pembangunan penampungan air. Khususnya, untuk rumah ibadah dan fasilitas pendidikan. Tujuannya tentu untuk membantu mengatasi kesulitan air. Di sisi lain mengurangi beban distribusi air.
“PDAM akan mulai tahun depan untuk program penampungan air ini. Semoga ini bisa menginisiasi masyarakat. Lebih utama bisa mendorong perusahaan melalui CSR (corporate social responsibility) mereka bisa fokus membantu utamanya di wilayah yang kesulitan air,” ungkapnya.
AIR KOLAM BEKAS TAMBANG
Selain Balikpapan, ada Bontang yang juga pontang-panting jika musim kemarau melanda. Kota yang juga berbatasan dengan laut tersebut hingga kini masuk ke daerah yang mengalami krisis air bersih. Angkanya mencapai 180–200 liter per detik.
Berbagai upaya dilakukan Pemkot Bontang, mulai rencana pembuatan sumur dalam baru hingga pemanfaatan Waduk Kanaan. Namun, yang paling menonjol dan menjadi kontroversi adalah mengambil air kolam bekas void atau lubang tambang PT Indominco Mandiri (IMM).
“Sejauh ini, memang ada dua kota yang berteriak soal krisis air bersih, yakni Balikpapan dan Bontang. Di Bontang ini salah satu yang diupayakan adalah memanfaatkan air bekas tambang Indominco,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin, Jumat (22/12).
Pemprov Kaltim, kata dia, mendukung pemenuhan keperluan air bersih dari lubang tambang tersebut dengan adanya pembagian sumber pendanaan. Melibatkan Pemprov Kaltim, PT Indominco Mandiri, dan Pemkot Bontang. Ada sejumlah segmen yang dibagi ke intake, pipa distribusi jaringan utama, hingga water treatment plant (WTP). Dan informasi terkini dari Perumda Tirta Taman, untuk segmen 1 dan 4 pembangunan unit distribusi SPAM regional Indominco, saat ini sudah masuk tahapan lelang.
“Mungkin tahun ini fisiknya. Besar anggaran yang disiapkan pemprov dan DPRD Kaltim untuk pengolahan air bekas lubang tambang itu,” sebut politisi PKB tersebut.
Informasi yang dikumpulkan Kaltim Post, untuk segmen pertama, menyangkut intake dengan WTP berada di bawah kewenangan pemprov dan perusahaan. Dengan pagu anggaran mencapai Rp 979 juta. Sedangkan segmen keempat Rp 615 juta. Segmen ini menyangkut distribusi jaringan utama.
Kontroversi pemanfaatan air lubang tambang itu muncul lantaran dianggap berbahaya jika dikonsumsi. Karena tingginya kandungan logam berat seperti mangan (Mn) dan besi (Fe), hingga tingkat keasaman (pH) air yang rendah. Salah satu organisasi yang pernah menelitinya adalah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada 2017 lalu dengan 17 sampel air dari delapan situs tambang batu bara di Kaltim beserta jalur-jalur air di sekelilingnya.
Sementara, hasil tim riset air dari perguruan tinggi yang digandeng PDAM Bontang, yakni Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan PT IMM dengan bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menunjukkan hasil sebaliknya. Hasil riset menyatakan air di lubang tambang dinyatakan baik dan layak konsumsi. Di mana dari 10 lubang yang ditawarkan, dua lubang tambang di pit L11N1 dan pit LI13W1 dinyatakan baik.
Kaltim Post sempat menanyakan soal pemanfaatan air lubang tambang ini ke BWS Kalimantan IV. “Kalau kami sebenarnya belum mengkaji, dan bukan ranah kami. Namun, jika memang mau memanfaatkan harus dipastikan kualitas airnya. Jika mau dijadikan polder, harus dipastikan kepadatan tanggul. Lalu area tangkapan air juga harus dihitung, apakah mampu memenuhi keperluan secara berkelanjutan,” ungkap Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Yosiandi Radi Wicaksono, Jumat (22/12). (rom/k15)
Peliput:
M RIDHUAN
mad.dhuan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria