PROKAL.CO, Penyelewengan dana pendidikan kembali mencuat. Kali ini, SMA 4 Samarinda menjadi sorotan setelah laporan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) menunjukkan berbagai kejanggalan.
Sejak Muhammad Idar menjabat sebagai kepala sekolah pada Mei 2023, tabir dugaan penyimpangan semakin terang.
Temuan Awal: Kejanggalan dan Kas Nol Rupiah
Begitu menjabat, Idar mendapati fakta mengejutkan: kas sekolah kosong. Penelusuran terhadap laporan keuangan lama yang disusun bendahara sebelumnya, LD, memunculkan sejumlah pertanyaan.
Misalnya, pembelian 400 kaleng cat yang tidak sesuai kebutuhan, hingga anggaran Rp23 juta yang tercatat atas namanya meski dia belum menjabat pada periode itu.
“Saya tidak mau menandatangani laporan yang bermasalah. Semuanya harus diperiksa,” ungkap Idar.
Peran Staf dan Aliran Dana
Slamet, staf tata usaha sekolah, mengungkap bahwa ia sering diminta mencairkan cek di bank oleh LD.
Dalam satu kali pencairan, nominalnya bisa mencapai Rp300 juta. Namun, Slamet mengaku hanya menyerahkan uang tersebut kepada Plt Kepala Sekolah sebelumnya, berinisial TM, tanpa mengetahui penggunaannya.
"Saya hanya menarik uang. Tidak tahu untuk apa," ujarnya.
Sistem Manual: Penyebab Kerawanan
Dana BOS semestinya dikelola melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), sebuah platform digital yang dirancang untuk transparansi dan akuntabilitas.
Sayangnya, bendahara lama tidak menggunakan sistem ini, melainkan metode manual. Hal ini membuat pencatatan keuangan sulit diaudit dan rawan diselewengkan.
“Sistem manual ini tidak mencatat selisih dana yang digunakan dan tidak. Selalu habis, padahal seharusnya ada sisa atau transparansi dalam pengeluaran,” ujar Idar. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah menegur pihak sekolah terkait hal ini.
Urgensi Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS
Kasus ini menyoroti pentingnya penggunaan SIPLah untuk memastikan dana pendidikan tidak disalahgunakan.
Selain lebih aman, sistem ini juga memudahkan audit sehingga pihak sekolah dapat bertanggung jawab atas setiap rupiah yang digunakan.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan investigasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan. Pendidikan harus menjadi prioritas, bukan ladang korupsi.
Editor : Indra Zakaria