DPRD PPU Dorong Realisasi dalam RPJMD dan RKPD Mendatang

PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan harapannya agar seluruh pokok-pokok pikiran hasil serapan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahun depan. Harapan ini disampaikan dalam forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.125 pokok pikiran DPRD telah berhasil terinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan kini menanti tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.

“Semua poin sudah masuk ke dalam SIPD. Kami mendorong agar poin-poin itu bisa benar-benar direalisasikan dalam RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029. Ini bukan sekadar data, tapi cerminan suara rakyat,” tegas Raup.

Raup menjelaskan, ribuan pokok pikiran tersebut mencakup 19 bidang penting, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga sosial dan budaya. Ia menyebut, semua ini merupakan hasil serapan langsung dari berbagai keluhan dan masukan masyarakat selama proses reses dan pertemuan tatap muka di berbagai wilayah PPU.

“Banyak hal krusial yang masyarakat sampaikan, mulai dari pelayanan publik yang belum maksimal, persoalan pengelolaan sampah, kekurangan infrastruktur, hingga kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik,” jelasnya.

Raup berharap pokok-pokok pikiran tersebut tak hanya menjadi formalitas dalam sistem, tapi juga menjadi landasan prioritas dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah ke depan.

“Semoga ini bisa menjadi perhatian serius dalam penyusunan RKPD dan RPJMD, sehingga betul-betul menjawab persoalan nyata di lapangan,” tandasnya.

DPRD, kata Raup, akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, agar setiap rencana tak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas. (kim/adv)