JAKARTA – Sebanyak 575 anggota baru DPR resmi dilantik dalam rapat paripurna awal masa jabatan di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan kemarin (1/10). Hampir separo wakil rakyat adalah wajah baru. Mereka pun berjanji akan memperbaiki citra dan kinerja DPR.
Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan anggota DPR, MPR, dan DPD itu dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin. Para menteri kabinet kerja juga ikut hadir. Yaitu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan pejabat penting lainnya.
Sebelum pelantikan dilakukan, Sekjen DPR Indra Iskandar mengumumkan pimpinan sementara DPR yang akan memimpin rapat paripurna. Mereka adalah anggota termuda dan tertua. Abdul Wahab Dalimunthe, 80, sebagai anggota tertua, dan Hillary Brigitta Lasut, 23, merupakan anggota termuda.
Sedangkan anggota termuda dan tertua dari DPD adalah Sabam Sirait (82) tertua, dan Jialyka Maharani (22) termuda. Keduanya juga menjadi pimpinan sementara DPD. Total ada 136 senator yang dilantik kemarin.
Acara tersebut dimulai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPR RI, kemudian anggota DPD, dan yang terakhir anggota MPR RI. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memandu prosesi tersebut. Selanjutnya, para anggota pun membubuhkan tanda tangan.
Hillary mengatakan, dirinya merasa sangat tersanjung ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPR. “Ini sangat surprise,” ucapnya saat ditemui usai pelantikan. Menurut dia, itu menjadi pengalaman berharga bagi anggota baru seperti dirinya. Menjadi wakil termuda tentu menjadi beban tersendiri, karena dia harus menunjukkan kemampuanya.
Dia menyadari menjadi anggota DPR tidak lah muda. Apalagi saat ini citra dan kinerja rendah. Dia pun akan berupaya meningkatkan citra dewan di mata masyarakat. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, masyarakat harus diberi pemahaman terkait kerja DPR, sehingga cira dewan akan semakin baik.
Perempuan kelahiran Manado itu menerangkan, sosialiasi tentang DPR harus terus digalakkan. “Harus dimulai dari transparansi antara DPR dan masyarakat,” ucap dia. Dewan harus transparan dengan apa yang mereka lakukan, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya dengan baik.
Sebagai kaum muda, dia ingin menanamkan nilai-nilai idealisme, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. “Kami bukan anak-anak muda yang disiapkan untuk menghadapi masa depan, tapi anak muda yang disiapkan untuk mengubah masa depan,” terang anak dari Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut.
Muchamad Nabil Haroen, anggota DPR baru dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dari 575 anggota DPR, 286 orang adalah anggota baru. Sebagian dari mereka ialah anak-anak muda. Menurut pria 34 tahun itu, mereka akan menjadi darah segar untuk melakukan perubahan di parlemen.
Ketua Umum Pagar Nusa itu menyatakan, pihaknya sudah membentuk kaukus pemuda parlemen yang berisi para wakil rakyat muda dari seluruh pelosok Indonesia. “Kami sudah beberapakali bertemu,” terang dia. Selama ini, ada 20 sampai 40 orang yang ikut berkumpul memikir nasib bangsa ke depan.
Apa program yang akan dilakukan? Nabil mengatakan, program ke depan akan dibicarakan bersama. Yang pasti mereka akan menampilkan DPR yang lebih fun, dan lebih dekat dengan masyarakat, serta tidak terlalu jaga image alias jaim. Dia sendiri akan memulai dari ruangannya dengan menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan.
Dia akan melengkapi ruangannya dengan kursi dan meja hasil daur ulang sampah plastik. Program ramah lingkungan itu sudah dia mulai dari daerah pemilihannya (Dapil) Solo Raya. Tentu, anggota DPR muda yang lain mempunyai program terdiri. Nanti Kaukus Pemuda Parlemen akan menyusun program bersama yang akan bisa mengubah citra DPR lebih baik.
Ia yakin setiap anggota DPR muda mempunyai kemampuan masing-masing yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan DPR ke depan. Menurutnya, Indonesia mempunyai bonus demografi cukup besar. Hal itu harus dikelola dengan baik agar menjadi berkah. “Kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi musibah,” ungkap dia.
Terkait dengan banyaknya anggota DPR yang selama ini terjerat kasus korupsi, Nabil mengatakan, kasus itu dilakukan masing-masing pribadi, bukan partai. Ketua partai tidak pernah menyuruh kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, setiap anggota mempunyai komitmen dan integritas, sehingga bisa terhindar dari kasus korupsi.
Anggia Ermarini, anggota DPR baru dari Fraksi PKB mengatakan, lolos ke Senayan dan dilantik menjadi anggota DPR bukan lah sesuatu yang harus dirayakan, tapi ini adalah langkah awal dirinya untuk bisa berbuat lebih banyak. “Bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ini merupakan tugas yang berat,” ucap dia saat ditemui kemarin.
Terkait menghadapi citra DPR yang buruk, Ketua Umum PP Fatayat NU itu mengatakan, semua pihak harus bekerja keras untuk menjadikan DPR lebih baik. Baik dari sisi kinerja dan citra. Partainya akan melakukan konsolidasi untuk merumuskan program apa saja yang akan dilakukan ke depan.
Langkah awal yang akan dia lakukan adalah memperbaiki kualitas kinerja tenaga ahli (TA) yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas. Selain itu, anggota juga harus bisa memilih komisi sesuai bidangnya masing-masing. “Kalau passion saja di kesehatan. Tapi, saya serahkan ke partai,” terangnya.
Anggia juga mengajak anggota dewan yang lain untuk saling mengingatkan, dan saling mengontrol dalam melaksanakan tugas. Dengan cara itu, mereka bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di DPR. “Wakil rakyat itu amanah,” tegas dia.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Dyah Roro Esti menyampaikan dirinya siap bekerja keras untuk memulihkan citra DPR. Dia berharap anggota kaukus parlemen muda bisa berperan besar mengubah citra DPR.
Menurut dara 26 tahun itu, sejauh ini ada 50 anggota yang terlibat dalam kaukus tersebut. Mereka adalah legislator yang berusia di bawah 40 tahun. "Kita akan bekerja keras memperbaiki citra DPR," ujar legislator dapil Gresik-Lamongan itu.
Program yang ditawarkan, papar dia, akan berhubungan langsung dengan anak-anak muda. Misalnya bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan dalam mendorong pendidikan bagi anak muda. "Saya kira ini akan sangat positif," paparnya.
Lebih jauh dia berharap bisa ditempatkan di komisi VII. Sebab komisi bidang lingkungan hidup, energi, riset dan teknologi, sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dyah Roro Esti menyelesaikan pendidikan magister jurusan kebijakan lingkungan di Imperial College London itu.
Dari sejumlah legislator milenial yang dilantik kemarin, Farah Putri Nahlia salah satunya. Dara berusia 23 tahun adalah anggota fraksi PAN yang terpilih melalui dapil Jabar IX (Subang, Majalengka, Sumedang).
Ditemui usai pelantikan kemarin, Farah berjanji akan bekerja keras dan sebaik mungkin untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR ke depan. "Saya akan mulai dari diri sendiri. Saya akan bekerja sebaik mungkin membawa aspirasi masyarakat. Tidak mau merusak karir dan masa depan yang masih panjang," ujarnya.
Terkait penempatan komisi, dia mengatakan masih berkoordinasi dengan fraksi. "Tapi berharap sesuai bidang saya," ujarnya. Farah menuntaskan pendidikan luar negeri S1 dan S2 di London. Dia mengambil pendidikan magister ilmu hubungan internasional di University of London. Sebagai pengalaman kerja dia pernah magang di Kementerian Luar Negeri.
Menariknya, Farah juga pernah terlibat dalam pendampingan seorang TKW asal Subang pada Juni 2028 lalu. TKW bernama Een Rohayati asal Desa Balingbing, Kecamatan Pegaden Barat, Subang, tersebut berhasil dipulangkan dari Arab Saudi karena tak menerima gaji selama bertahun-tahun.
Anggota Fraksi Gerindra Mulan Jameela juga menyita perhatian. Istri musisi Ahmad Dhani itu melenggang ke Senayan setelah melalui proses pergantian caleg di internal Gerindra. Ditemui usai pelantikan, Mulan berharap bisa ditempatkan di Komisi X. Komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, seni, budaya dan sejarah itu.
Mengapa berharap di Komisi X? "Saya ini kan punya latar belakang sebagai musisi dan industri kreatif. Jadi suesuai dengan bidangnya," ujar Mulan Jameela.
Dia juga mengaku mengikuti polemik yang berkembang akhir-akhir ini. Yaitu terkait polemik pembahasan sejumlah RUU kontroversial yang menyulut demonstrasi mahasiswa. "Saya terus ikuti perdebatan tentang RUU. Seru juga," ujarnya lalu berlalu.
Pelantikan anggota DPR turut diwarnai aksi unjuk rasa. Sekitar lima ribu mahasiswa yang tergabung dalam aksi badan eksekutif mahasiswa (bem) seluruh Indonesia turun menyuarakan aspirasinya di sekitar Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.
Meski tak bisa mencapai gerbang utama, aksi teatrikal tetap berlajan. Membawa tiga pusara, lengkap dengan nisannya, para mahasiswa tak lupa melakukan aksi tabur bunga. Tampak nama dua mahasiswa asal Kendari dan KPK tertulis dalan guratan nisan tersebut.
"Hari ini, selain aksi solidaritas untuk teman-teman kami yang berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk ibu pertiwi, aksi juga dalam rangka mengawal anggota DPR baru," tutur korlap aksi Bem SI Erfan Kurniawan ditemui kemarin.
Dia menegaskan, para anggota baru DPR perlu dikawal sejak awal. Agar, tidak seperti anggota di periode sebelumnya. Yang melencong jauh dari tugasnya sebagai wakil rakyat. Gagal mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) penting yang masuk prolegnas. Namun, dengan brutal ingin mengesahkan paket RUU yang berpotensi merugikan rakyat.
"Di periode sebelumnmya, audiensi gak bisa, rdpu (rapat dengar pendapat umum, red) gak bisa," keluhnya. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu berharap, anggota dewan yang baru lebih mau mendengar aspirasi rakyat. Salah satunya dengan merealisasikan tuntutan mahasiswa terkait cabut UU KPK serta batalkan RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.
Erfan mendesak, agar anggota DPR baru, terutama para anak muda yang masuk parlemen. Mereka harus menjadi agen perubahan dab membuang kebiasaan-kebiasaan lama anggota dewan yang tak baik. "Sehingga suara milenial benar-benar bisa didengarkan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Erfan juga menampik adanya dugaan mahasiswa anarkis dalam demo-demo "tengah malam". Dia menegaskan, bahwa mahasiswa taat aturan. "Demonkami hanya sampai pukul 17.00 WIB. Aksi kami aksi substansi, tuntutan kami jelas," ungkapnya.
Dalam kesempatan terpisah, Musisi Ananda Badudu akhirnya kembali bersuara usai diamankan jajaran polda metro jaya Jumat (27/9). Dalam kemunculannya yang perdana, mantan personel Banda Neira itu memberikan sejumlah keterangan terkait sisa donasi yang berhasil dikumpulkannya. Saat ini, dana tersisa sekitar Rp 40-50 juta.
Nanda memastikan, sisa dana bakal disalurkan dan dipertanggungjawabkan. Diakuinya, usai ditangkap polda, geraknya tak lagi leluasa. Karenanya, akan ada tim khusus yang bakal mengelolah dana. "Saya pastikan tim terpercaya. Orang-orangnya teruji kredisbilatasnya," ungkapnya.
Rencananya, dana akan diberikan untuk keperluan medis. Disalurkan pada para korban-korban yang masih dirawat di rumah sakit. "Kami akan pastikan, apakah sudah aman ditangani apa belum. Apakah butuh dana. Nanti dibikin daftar prioritasnya," papar pria asal Bandung tersebut.
Sama seperti biasanya, laporan keuangan akan disampaikan olehnya melalui media sosial. Sebelumnya, pihaknya bahkan sudah menyiapkan laporan untuk diupload sebelum akhirnya dirinya ditangkap secara mendadak oleh kepolisian.
Disinggung soal penyaluran dana untuk aksi anak-anak SMA/SMK, cucu dari ahli bahasa Jusuf Badudu ini mengatakan hanya memberikan bantuan penyewaan ambulance sebagai aksi kemanusiaan. Ia mengaku tak tahu menahu dengan aksi tersebut. "Jujur di luar dugaan. Dari pengelolah kitabisa.com pun gak tau ada aksi gitu. Tapi diputuskan, sewa ambulance. Gak ada logistik," ungkapnya.
Terkait somasi yang dilayangkan oleh pihak kepolisian, penggalang dana untuk aksi mahasiswa di kitabisa.com itu mengaku menghormati keputusan polri. Ia pun siap mengikuti prosedur yang ada. "Saya tidak akan lari. Saya akan datang ke polda jika dipanggil," tegasnya.
Dia pun enggan berkomentar panjang ketika dikonfirmasi ulang perihal pernyataannya tentang mahasiswa yang ditangkap. Nanda hanya mengatakan, ia akan tetap menyuarakan kebenaran yang ada. "Karena kebenaran tidak boleh dibelokkan," pungkasnya.
Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut tidak semua pengunjuk rasa yang memakai atribut sekolah SMA/SMK benar-benar seorang pelajar. Ada beberapa oknum demonstran yang menyaru memakai seragam putih dan celana abu-abu. "Berdasarkan laporan yang saya terima dari kepolisian ada sekitar 50 an orang. Setelah ditangkap ternyata mereka bukan para siswa," kata Muhadjir kemarin.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, mungkin masih ada siswa SMA/SMK yang ikut demo kemarin. Namun, dia mengaku belum mendapat laporan pasti siswa dari sekolah mana saja yang ikut turun ke jalan. "Mungkin masih ada tapi sampai sekarang saya belum dapat laporan dari lapangan," ujarnya.
Kemwndikbud telah menerbitkan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 pada Jumat lalu (27/9). Intinya, mencegah keterlibatan anak usia pelajar dalam unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kekerasan. ”Saya ingin mengingatkan, anak-anak harus kita lindungi dari berbagai macam tindak kekerasan atau berada di dalam lingkungan dimana ada kemungkinan mengancam jiwanya,” pesan Muhadjir.
Dia meminta kepala daerah, khususnya kepala dinas pendidikan, agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Memastikan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik. Di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
Juga, menjalin kerja sama dengan orang tua/wali murid. Menurut dia, sekolah wajib mengklarifikasi kepada para orang tua ketika terdapat siswa yang tidak masuk dalam jam pelajaran.
”Siswa itu masih tanggung jawab guru dan orang tua, karena menurut undang-undang statusnya masih sebagai warga negara yang dilindungi. Sampai memastikan bahwa anak itu berada di tangan orang tuanya dengan selamat,” imbau menteri 63 tahun itu.
Sekolah harus memastikan pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS) agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan. Terutama yang menjurus mengajak turun ke jalan untuk demo.
Apakah ada sanksi bagi siswa yang turun ke jalan? "Enggak lah. Pendidikan tidak main sanksi, kalau pemberian sanksi namanya bukan pendidikan," beber Muhadjir. Justru, lanjut dia, tugas kepala daerah harus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik yang terdampak dalam aksi unjuk rasa. (lum/mar/mia/han)
Editor : izak-Indra Zakaria